Suara.com - Pelantikan selebgram Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan dinilai sebagai wujud dari fenomena echo chamber dalam politik Indonesia.
Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai bahwa keputusan itu mencerminkan ruang informasi kini semakin eksklusif dan cenderung hanya memperkuat perspektif yang sudah ada dalam kelompok tertentu.
"Echo Chamber adalah sebuah fenomena ketika orang-orang hanya ingin menerima informasi atau pendapat yang mencerminkan atau memperkuat opini dan perspektif mereka sendiri. Echo Chamber bisa membentuk informasi yang salah atau hoaks," jelas Fajar kepada Suara.com, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, kondisi itu berpotensi menciptakan distorsi perspektif publik. Sebab, orang-orang yang terpapar konten dari satu sisi cenderung sulit menerima pandangan yang berbeda.
Akibatnya, diskusi publik yang seharusnya kritis dan terbuka menjadi semakin terbatas.
Fajar juga menyoroti bahwa seharusnya peran kehumasan di Kementerian Pertahanan lebih dioptimalkan untuk mengatasi tantangan komunikasi di era digital.
"Menghadapi situasi echo chamber ini, seharusnya peran kehumasan kementrian yang lebih dioptimalkan. Jika membutuhkan influencer, tidak perlu sampai menjadi staf khusus. Cukup di tingkat humas kementrian yang melakukan kontrak dengan influencer misalnya," tuturnya.
Pelibatan publik figur dalam pemerintah bukan hal baru, namun penunjukan Deddy Corbuzier sebagai stafsus di tengah kabar efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai tindakan kontraproduktif.
Fajar melihat kalau keputusan mengangkat staf khusus di tengah efisiensi anggaran itu akan menjadi bumerang atas penerimaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Jadi Pejabat Stafsus Kemenhan, Deddy Corbuzier Akan Dapat Gaji, Tukin Hingga Kendaraan Dinas
Opini publik yang berseberangan dengan pemerintah bisa jadi semakin bertambah.
"Alih-alih menjadi populer, pemerintah justru akan nirpopulis. Meskipun yang diangkat adalah influencer, namun tekanan terhadap popularitas pemerintah justru akan semakin menguat," katanya.
Sebelumnya diberitakan, melalui akun Instagram, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunggah foto pelantikan Deddy Corbuzier dengan enam orang lainnya menjadi staf khusus di Gedung Kemhan, Selasa (11/2/2025).
Sjafrie menautkan foto tersebut kepada sejumlah akun IG, yakni milik Deddy Corbuzier, Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen (Purn) Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Efi.
Dalam keterangan unggahan tersebut, Sjafrie mengemukakan bahwa pelantikan stafsus Menhan dilakukan bersama dengan rangkaian penganugerahan Satyalancana Dharma Pertahanan.
"Selasa, 11 Februari 2025, saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satyalancana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta," tulis akun tersebut.
Berita Terkait
-
Jadi Pejabat Stafsus Kemenhan, Deddy Corbuzier Akan Dapat Gaji, Tukin Hingga Kendaraan Dinas
-
Daripada Tunjuk Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Pakar Kritik Harusnya Kemenhan Optimalkan Humas dan Medsos
-
Sebut Efisiensi Anggaran Dijegal 'Raja-raja Kecil', Jubir Prabowo Diskakmat Netizen: Dapet Salam dari Deddy Corbuzier
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?