Suara.com - Pemerintah membahas kemungkinan diskon tiket pesawat untuk mendukung perjalanan mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman saat Idul Fitri 1446 Hijriah.
"Kemarin, dalam 100 hari program Presiden, kami berhasil menurunkan harga tiket sebesar 10 persen saat Natal dan Tahun Baru. Hari ini, pembicaraan sudah dilakukan terkait Lebaran," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Rabu (12/2/2025).
Menurut Erick, Kementerian BUMN bersama seluruh perusahaan pelat merah terus mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan dalam menurunkan harga tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 menjadi bukti kolaborasi lintas sektor yang nyata.
"Kami di Kementerian BUMN dan seluruh BUMN akan terus mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan strategis di masing-masing kementerian. Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama lintas sektoral untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membahas rencana penurunan harga tiket pesawat pada periode mudik Lebaran 2025.
Menhub Dudy menyarankan agar kebijakan diskon tiket pesawat yang diterapkan saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025 kembali diberlakukan saat musim mudik Lebaran.
Menurutnya, kebijakan ini berdampak positif terhadap industri penerbangan nasional, dengan pertumbuhan penerbangan domestik sekitar 10,3 persen secara year on year (yoy) serta tingkat keterisian kursi (load factor) mencapai 80 persen.
"Kementerian Perhubungan memiliki komitmen yang sama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan harga tiket pesawat selama periode angkutan Lebaran, sehingga lebih banyak masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau," ungkap Dudy.
Ia berharap kebijakan penurunan harga tiket pesawat dapat kembali diterapkan pada mudik Lebaran 2025, agar masyarakat bisa mendapatkan tarif lebih terjangkau untuk perjalanan udara selama musim mudik. (antara)
Berita Terkait
-
Viral Harga Tiket Padang ke Jepang cuma Rp350 Ribu, Lebih Murah 3 Kali Lipat Dibandingkan Jakarta
-
Menhub Pastikan Diskon Tiket Pesawat Libur Lebaran 2026 Tak Kuras Kantong Maskapai
-
Komisi V DPR Dorong Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Capai 20 Persen
-
Ingat! Maskapai Wajib Beri Diskon Tiket Pesawat saat Mudik
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur di Kasus Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut
-
Kuasa Hukum Kerry Riza Soroti Salinan Putusan Belum Terbit, Nilai Hambat Proses Banding
-
Donald Trump Panik! Eks Penasihat Keamanan AS: Terjebak Perang Iran, Bingung Caranya Keluar
-
Niat Licik Benjamin Netanyahu Tersebar, Iran Semakin Terdesak
-
5 Fakta Kades Nyentrik Hoho Alkaf Dikeroyok Massa LSM: Baju Robek hingga Tuding Kapolsek Tak Sigap
-
Sore Ini, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Bahas Kesiapan Lebaran
-
Iran Ancam Bombardir 15 Negara Muslim yang Masih Bela Rezim Zionis, Indonesia Termasuk?
-
KY Periksa Etik 2 Hakim PN Depok yang Kena OTT di KPK
-
Linglung hingga Tabrakan: Mengapa Tramadol Ilegal Masih Leluasa Dijual?
-
Kemenkes Akui Baru 60 Persen Puskesmas Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak