Suara.com - Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, memastikan kekinian pihaknya membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya imbas efisiensi anggaran. Putusan itu dibatalkan usai TVRI melakukan retstrukturisasi anggaran.
Iman menyampaikan itu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia awalnya menyampaikan, pihaknya melakukan restrukturisasi anggaran bersama DJA Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin. Hasilnya dari semua anggaran diblokir sebesar Rp 732.298.000.000 berkurang sebesar Rp 276.598.000.000.
"Sehingga efisiensi anggaran LPP TVRI menjadi sebesar Rp 455.700.000.000," kata Iman.
Dengan adanya hal itu, Iman usai rapat pun menegaskan akan memperkejakan kembali pegawai hingga kontributor yang sebelumnya terkena PHK.
"Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," katanya.
Ia mengatakan, sebelumnya PHK hanya terjadi di lingkungan stasiun TVRI di daerah dan bukan di pusat.
"Ya sebenarnya untuk di level pusat sih nggak ada ya. Itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada. Jadi sebagian ada yang melakukan perumahan. Ada juga yang tidak," katanya.
"Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa," sambungnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berujung PHK, Gerindra: Ada Upaya Mendiskreditkan Pemerintah.....
Untuk itu, ia pun memastikan usai adanya pelonggaran atau relaksasi anggaran yang dilakukan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti untuk memperkerjakan lagi para pegawai yang terkena PHK.
"Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Iya (akan ditindaklanjuti langsung hari ini)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Blokir Anggaran Dikurangi, RRI Batal PHK Pegawai dan Kontributor
-
Mantan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Dukung Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
-
Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan
-
Dipimpin Habiburokhman, Komisi III DPR Rapat Dadakan Bahas Efisiensi Anggaran Bareng KY, KPK hingga Polri
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus