Suara.com - Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, memastikan kekinian pihaknya membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya imbas efisiensi anggaran. Putusan itu dibatalkan usai TVRI melakukan retstrukturisasi anggaran.
Iman menyampaikan itu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia awalnya menyampaikan, pihaknya melakukan restrukturisasi anggaran bersama DJA Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin. Hasilnya dari semua anggaran diblokir sebesar Rp 732.298.000.000 berkurang sebesar Rp 276.598.000.000.
"Sehingga efisiensi anggaran LPP TVRI menjadi sebesar Rp 455.700.000.000," kata Iman.
Dengan adanya hal itu, Iman usai rapat pun menegaskan akan memperkejakan kembali pegawai hingga kontributor yang sebelumnya terkena PHK.
"Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," katanya.
Ia mengatakan, sebelumnya PHK hanya terjadi di lingkungan stasiun TVRI di daerah dan bukan di pusat.
"Ya sebenarnya untuk di level pusat sih nggak ada ya. Itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada. Jadi sebagian ada yang melakukan perumahan. Ada juga yang tidak," katanya.
"Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa," sambungnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berujung PHK, Gerindra: Ada Upaya Mendiskreditkan Pemerintah.....
Untuk itu, ia pun memastikan usai adanya pelonggaran atau relaksasi anggaran yang dilakukan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti untuk memperkerjakan lagi para pegawai yang terkena PHK.
"Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Iya (akan ditindaklanjuti langsung hari ini)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Blokir Anggaran Dikurangi, RRI Batal PHK Pegawai dan Kontributor
-
Mantan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Dukung Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
-
Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan
-
Dipimpin Habiburokhman, Komisi III DPR Rapat Dadakan Bahas Efisiensi Anggaran Bareng KY, KPK hingga Polri
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'
-
Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut
-
KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo
-
Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah
-
Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar
-
Kunjungan Prabowo Dianggap Spontan, Seskab Teddy Diminta Tak Main Rahasia
-
Apa Itu Formula 1+8? Saran Diplomasi Dino Patti Djalal untuk Presiden Prabowo
-
Misteri Jalan 'Tak Penting' di Gunung Ciremai, Warga Cium Aroma Proyek Geothermal Senyap
-
MPR Digugat soal LCC Empat Pilar Kalbar, Sidang Digelar Selasa Pekan Depan