Suara.com - Direktur Utama (Dirut) Radio Republik Indonesia (RRI), I Hendrasmo, memastikan tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai sampai kontributor imbas efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Hendrasmo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).
Awalnya dalam paparannya, Hendrasmo menyampaikan, jika pihaknya telah melakukan restrukturisasi anggaran bersama DJA Kemenkeu pada Selasa (11/2/2025) melalui Microsoft Teams Meeting.
"(Hasilnya) LPP RRI mendapat kelonggaran berupa pengurangan jumlah blokir (anggaran) yang semula sebesar Rp 334.009.000.000 menjadi Rp 170.900.000.000," kata Hendrasmo.
Adapun RRI kekinian memiliki sisa anggaran Rp337 miliar untuk Operasional dan Belanja Modal.
Prioritas anggaran tersebut setelah diberi kelonggaran blokir yakni untuk dipergunakan untuk supaya bisa menghidupkan pemancar Program 4 dan Program 5 untuk kembali mengudara.
"Juga siaran operasional di stasiun produksi yang semula 5 jam sekarang menjadi normal, menjadi 19 jam. Kemudian kan dipergunakan untuk pembayaran penghasilan PPN-PN untuk satpam pramubakti, driver itu tetap terpenuhi," katanya.
Kemudian, adalah pelaksanaan tugas dan fungsi harus dipenuhi, salah satunya adalah pembayaran honor kontributor, penyiar maupun produser.
Mendengar penjelasan Hendrasmo, Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, melempar pertanyaan memastikan jika pegawai hingga kontributor tak ada yang dirumahkan imbas efisiensi anggaran.
"Jadi tapi nggak ada yang dirumahkan ini ya?," kata Saleh.
Hendrasmo lantas menjawab secara tegas dengan adanya pelonggaran blokir anggaran tak ada pegawai dan kontributor yang dipecat.
"Tidak ada (PHK)," kata Hendrasmo.
"Mulai dari tukang sapu sampai pejabat tinggi?," tanya Saleh lagi.
"Betul jadi Tidak ada pengutusan hubungan kerja PPN-PN, pengisi acara dan kontributor di lingkungan LPP RRI," timpal Hendrasmo.
"Oke ini didengar semua ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kabar baik untuk saudara-saudara kita yang bekerja di RRI. Cukup ya ini dari RRI," tutup Saleh.
Berita Terkait
-
Mantan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Dukung Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
-
Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan
-
Viral Curhatan Penyiar RRI Terkait Imbas Efisiensi Bikin Terenyuh
-
Dipimpin Habiburokhman, Komisi III DPR Rapat Dadakan Bahas Efisiensi Anggaran Bareng KY, KPK hingga Polri
-
Tangis Pilu Penyiar RRI Kena PHK Imbas Efisiensi Anggaran: Di Mana Letak Bapak Mencintai Rakyat?
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik