Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan kepada kader-kadernya untuk tidak mengkritisi apa yang sudah menjadi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kalau pun ada menteri yang tak sejalan dengan Prabowo diperbolehkan kader Golkar memberikan kritikan yang membangun.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di acara Fraksi Partai Golkar dalam memperingati HUT Partai ke 57 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) sore.
Awalnya Bahlil menyampaikan, jika kader Golkar di parlemen harus bisa menggolkan apa yang menjadi arah kebijakan partai. Terutama dalam konteks sebagaimana dua target partai.
"Yang pertama adalah keputusan Munas dan juga merupakan bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden maka, tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat untuk fraksi Golkar dan Partai Golkar menunggu penuh arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka," kata Bahlil.
Ia menegaskan, dalam rangka hal itu kader-kader Golkar tak boleh ada yang mengkritisi apa pun keputusan Prabowo.
"Saya minta kepada fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh presiden. Kalau sekarang kebijakan presiden jangan kita kritisi," katanya.
Namun, kata dia, kalau ada menteri Prabowo yang tak sejalan, kader Goljar boleh memberikan kritikan yang membangun.
"Tapi menteri-menterinya kalau tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh presiden boleh diberikan masukan rekonstruktif untuk kebaikan negara, boleh," katanya.
"Saya aja sama Pak Nusron Kalau di komisi, kita pun dikoreksi oleh partai yang lain, Ya Pak Nusron ya? Kita dikoreksi dan biasa-biasa aja," sambungnya.
Menurutnya, kritikan terhadap menteri-menteri Prabowo yang tak sejalan perlu dilakukan secara wajar.
"Nggak apa tapi dengan catatan yang konstruktif diingatkan, Kalu katakanlah ada masukan yang sedikit kritis boleh, tapi dengan cara tetap memperhatikan cara-cara yang baik, cara-cara yang lazim dan cara-cara yang sudah menjadi kelaziman partai Golkar," katanya.
Kemudian ia mengingatkan, target yang kedua partainya yakni merebut kursi lebih banyak dari Pemilu 2024.
"Bapak-Ibu adalah tokoh-tokoh, Bapak-Ibu adalah pemimpin petarung yang berhasil merebut suara rakyat. Dan karena itu Kami DARI pengurus DPP partai Golkar Khususnya saya Mengapresiasi dan memberikan rasa penghormatan itu. Tetapi dalam konteks implementasi berikutnya, kita mempunyai target agar suara kita Harus tetap Ada peningkatan di Pemilu 2029. Sekarang 102 kita targetkan ke depan harus lebih dari itu," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan