Pimpinan DPR Ngaku Pusing usai Anggaran Ikut Dipangkas Rp1,3 Triliun: Bingung Bayar Gajian

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, jika DPR telah memangkas anggarannya hingga Rp 1,3 triliun. Adies pun berkelakar kini pihaknya pusing untuk membayar gaji. 

Ia awalnya menjelaskan, jika pemangkasan anggaran tersebut terkait dengan anggaran kunjungan kerja. Hal itu kata dia, sampai membuat Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI pusing untuk ke luar negeri. 

"Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau enggak ada angaran itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

Kemudian ia juga berkelakar dengan adanya pemangkasan anggaran ini membuat DPR RI bingung untuk menggaji pegawai hingga anggota. 

"Kami ini kalau sampai apa dibintangi terus sampai bulan Mei, bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga, hehe," katanya. 

Ia mengatakan, adanya efisiensi juga membuat DPR RI harus kencangkan ikat pinggang. 

"Pokonya ini DPR bisa keseluruhan-keseluruhan. Kan ada beberapa yang..(dipangkas) jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras, hehe," katanya. 

"Dan kunjungan-kunjungan kita kurangi dulu, lebih baik kita naik mobil kunjungi," sambungnya. 

Anggaran Ikut Dipangkas

Baca Juga: Resmi Ditahan, Hasto PDIP Ungkit Nama Jokowi: Semoga jadi Momentum KPK Tegakkan Hukum

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan, jika DPR RI juga ikut melakukan efisiensi anggaran sebagaimana intruksi presiden. 

"Tentu semua terdampak, kan ini perintah atau instruksi Presiden. Kalau bicara soal ada yang dibintangin semua kementerian, ya kita juga ada yang dibintangin. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi menjalankan perintah Presiden ini tentu insya Allah harus dilakukan," kata Dedy ditemui di acara media gathering DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

Namun Desy tak merinci hal-hal apa saja yang dipangkas anggarannya di DPR RI. Ia menyampaikan, dalam konteks kunjungan kerja, pihaknya tetap melakukan hal tersebut bukan semata-mata untuk jalan-jalan. 

"Dalam konteks kunjungan kerja, sebenarnya kunjungan kerja DPR itu kan memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bukan dimaksudkan untuk jalan-jalan, itu satu. Barangkali kalau pun terjadi efisiensi, jumlahnya mungkin yang berbeda," katanya. 

Ia menegaskan, jika pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR RI disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

"Kalau tetap misalnya komisi satu harus kunjungan kerja ke luar negeri karena kami bekerja sama dengan Kemenlu dan juga dengan KBRI, yang nggak bisa dikurangin juga, gimana ya? Jadi barangkali pengurangan efisiensi yang terjadi itu disesuaikan tergantung tupoksinya masing-masing," katanya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, adanya pemangkasan anggaran tersebut jumlahnya tidak bisa disamaratakan antara kementerian dan lembaga lainnya. 

"Menurut saya, contoh misalnya kalau TNI juga kan tour of the duty-nya itu kan membutuhkan anggaran. Jadi barangkali itu tidak masuk dalam kategori efisiensi. Jadi masing-masing KL juga memiliki konteks efisiensi yang berbeda, yang tidak bisa disamaratakan oleh saudara-saudaraku," pungkasnya.