Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya mewakili rakyat bukan hanya mewakili satu partai politik saja. Lantaran itu, ia meyakini bahwa sejumlah kepala daerah yang belum ikut retret bisa terpanggil.
Pernyataan itu disampaikan Budi menanggapi instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu agar menunda perjalanan untuk mengikuti retret di Magelang.
"Saya belum melihat surat tersebut, tetapi kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewanangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah kepala daerah tersebut," kata Budi ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing jadi kita kembalikan," lanjutnya.
Ia berharap para kepala daerah dari PDIP bisa terpanggil hatinya untuk bisa ikut retret di Magelang.
"Semoga teman-teman Kepala Daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," ujarnya.
Ia mengatakan, para kepala daerah yang terpilih pasti mempunyai niat untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kepala daerah ini terpilih dan mereka akan mewakili seluruh rakyat, bukan cuma mereka yang memilih dia tapi mereka yang juga tidak memilih dia dan itu mungkin saja ada yang berbeda partai," katanya.
"Dan saya rasa para gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kemarin sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memajukan rakyat di daerah yang masing-masing," sambunhnya.
Lebih lanjut, ia meyakini jika para kepala daerah PDIP bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar.
"Dan saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan