Tak Bisa Lakukan Audit, KPK Siap Terlibat dalam Pencegahan Korupsi pada Danantara

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku siap untuk terlibat dalam pencegahan korupsi pada Danantara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu baru kemarin diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KPK diketahui tidak bisa melakukan audit lantaran Danantara menggunakan prinsip business judgement rule (BJR) yang membuat direksinya tak bisa dipidana karena keputusan bisnis.

“Kalau pencegahan, seperti yang sudah dilakukan di banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sepanjang dikoordinasikan pasti akan ditindaklanjuti,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Rosan P Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dia pimpin bukan tidak bisa tersentuh hukum atau kebal hukum. Menurut dia, jika suatu saat dalam BPI Danantara ada yang melakukan tindakan kriminal, bisa langsung dipidana.

Rosan menjelaskan, banyak BUMN yang dikelola oleh Danantara menjalankan penugasan dari pemerintah.

"Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/2/2025).

Menteri Investasi/Kepala BKPM ini menyebut, karena menjalankan penugasan dari pemerintah, sehingga Danantara bisa saja diaudit oleh BPK.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," ucap dia.

Selain itu, Rosan bilang, Danantara merupakan lembaga yang paling ketat dalam hal pengawasan. Pasalnya, banyak mata-mata pengawas mulai dari presiden hingga menteri yang memelototi kinerja Danantara.

Baca Juga: Menaksir Kekayaan Tony Blair, Eks PM Inggris Jadi Dewan Pengawas Danantara

"Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden," beber dia.

"Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan.