Suara.com - Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi dan mempertanyakan dasar seruan 'Indonesia Gelap' yang ramai di publik saat ini.
Menurut Prabowo, Indonesia dalam posisi yang cerah dengan menyoroti perkiraan bahwa Tanah Air akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di 2025.
Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa optimisme tersebut harus diimbangi dengan realitas di lapangan, terutama dalam pandangan dunia internasional.
Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan tanda-tanda yang membuat para investor asing ragu.
"Beberapa pemeringkat dunia yang biasa mengukur iklim investasi Indonesia sudah menurunkan rate Indonesia, bahwa Indonesia mulai masuk di dalam kategori tidak layak investasi. Itu betul-betul real. Jadi kegelapan itu dibaca oleh dunia internasional," ujar Rocky yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Rabut (26/2/2025).
Ia menyoroti sejumlah faktor yang berkontribusi pada turunnya kepercayaan investor, mulai dari kepastian hukum yang lemah, instabilitas politik, hingga kebijakan ekonomi yang masih terbebani oleh birokrasi.
"Kalau Indonesia terang benderang, pasti rate Indonesia itu naik terus, bahwa Indonesia layak investasi. Ini sekarang Indonesia diturunkan bahwa tidak layak investasi, karena persoalan kepastian hukum, persoalan instabilitas politik," kata Rocky.
Selain itu, ia juga menyoroti pembentukan super holding Danantara, yang disebut-sebut akan menjadi mesin ekonomi besar dengan dana kelolaan mencapai Rp 14 ribu triliun. Namun, pasar justru merespons negatif kebijakan tersebut.
"Setelah diumumkan, maka (Indeks Harga Saham Gabungan) IHSG itu turun. Reaksi pasar itu tidak positif. Jadi itu menunjukkan bahwa bahkan Danantara yang harusnya jadi semacam kebanggaan nasional untuk membuat Indonesia tidak gelap, masih diragukan," tegasnya.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Kudeta Demokrat Era Jokowi di Depan Gibran, Rocky Gerung: Berani!
Rocky menilai, salah satu masalah utama dari Danantara adalah mekanisme pengawasannya yang masih berada di bawah kendali pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan semakin memperbesar keraguan publik serta investor.
"Harusnya rakyat yang diminta untuk mengawasi. Presiden mengangkat pengawasnya itu juga berbahaya karena pengangkatan itu kan sifatnya politis," ujar Rocky.
Menurutnya, optimisme terhadap masa depan Indonesia tetap diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan realitas yang ada.
Rocky terus menekankan pentingnya keseimbangan antara mereka yang optimis dan mereka yang masih melihat tantangan besar di depan.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Tag
Berita Terkait
-
AHY Bongkar Upaya Kudeta Demokrat Era Jokowi di Depan Gibran, Rocky Gerung: Berani!
-
Rocky Gerung Sindir Prabowo Tak Maju 2029 Jika Dinilai Gagal: yang Evaluasi Presiden Itu Rakyat, Bukan Dirinya Sendiri
-
Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional
-
Nyelekit! Sindiran Rocky Gerung soal Janji Prabowo Indonesia Terang Benderang: Terangnya 2050, Bukan Sekarang
-
Hashim Soal Berdirinya Danantara: Gagasan 40 Tahun Orang Tua Kami!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April