Suara.com - Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi dan mempertanyakan dasar seruan 'Indonesia Gelap' yang ramai di publik saat ini.
Menurut Prabowo, Indonesia dalam posisi yang cerah dengan menyoroti perkiraan bahwa Tanah Air akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di 2025.
Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa optimisme tersebut harus diimbangi dengan realitas di lapangan, terutama dalam pandangan dunia internasional.
Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini justru menunjukkan tanda-tanda yang membuat para investor asing ragu.
"Beberapa pemeringkat dunia yang biasa mengukur iklim investasi Indonesia sudah menurunkan rate Indonesia, bahwa Indonesia mulai masuk di dalam kategori tidak layak investasi. Itu betul-betul real. Jadi kegelapan itu dibaca oleh dunia internasional," ujar Rocky yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Rabut (26/2/2025).
Ia menyoroti sejumlah faktor yang berkontribusi pada turunnya kepercayaan investor, mulai dari kepastian hukum yang lemah, instabilitas politik, hingga kebijakan ekonomi yang masih terbebani oleh birokrasi.
"Kalau Indonesia terang benderang, pasti rate Indonesia itu naik terus, bahwa Indonesia layak investasi. Ini sekarang Indonesia diturunkan bahwa tidak layak investasi, karena persoalan kepastian hukum, persoalan instabilitas politik," kata Rocky.
Selain itu, ia juga menyoroti pembentukan super holding Danantara, yang disebut-sebut akan menjadi mesin ekonomi besar dengan dana kelolaan mencapai Rp 14 ribu triliun. Namun, pasar justru merespons negatif kebijakan tersebut.
"Setelah diumumkan, maka (Indeks Harga Saham Gabungan) IHSG itu turun. Reaksi pasar itu tidak positif. Jadi itu menunjukkan bahwa bahkan Danantara yang harusnya jadi semacam kebanggaan nasional untuk membuat Indonesia tidak gelap, masih diragukan," tegasnya.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Kudeta Demokrat Era Jokowi di Depan Gibran, Rocky Gerung: Berani!
Rocky menilai, salah satu masalah utama dari Danantara adalah mekanisme pengawasannya yang masih berada di bawah kendali pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan semakin memperbesar keraguan publik serta investor.
"Harusnya rakyat yang diminta untuk mengawasi. Presiden mengangkat pengawasnya itu juga berbahaya karena pengangkatan itu kan sifatnya politis," ujar Rocky.
Menurutnya, optimisme terhadap masa depan Indonesia tetap diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan realitas yang ada.
Rocky terus menekankan pentingnya keseimbangan antara mereka yang optimis dan mereka yang masih melihat tantangan besar di depan.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Tag
Berita Terkait
-
AHY Bongkar Upaya Kudeta Demokrat Era Jokowi di Depan Gibran, Rocky Gerung: Berani!
-
Rocky Gerung Sindir Prabowo Tak Maju 2029 Jika Dinilai Gagal: yang Evaluasi Presiden Itu Rakyat, Bukan Dirinya Sendiri
-
Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional
-
Nyelekit! Sindiran Rocky Gerung soal Janji Prabowo Indonesia Terang Benderang: Terangnya 2050, Bukan Sekarang
-
Hashim Soal Berdirinya Danantara: Gagasan 40 Tahun Orang Tua Kami!
Terpopuler
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
- 7 Rekomendasi Sabun Cuci Muka dengan Niacinamide untuk Mencerahkan Kulit Kusam
- John Heitingga: Timnas Indonesia Punya Pemain Luar Biasa
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
-
Perusahaan Didesak Alihkan Dana CSR untuk Korban Banjir, Tapi Jangan Ada Iklan Terselubung
-
Hari Ini KLH Panggil PT TPL hingga PTPN III Terkait Banjir di DAS Batang Toru
-
DPR RI Beberkan 'Jalan Pintas' Lengserkan Bupati Aceh Selatan: Kuncinya Ada di Tangan DPRD
-
Pilkada lewat DPRD Dapat Lampu Hijau Prabowo, Analis: Jangan Buru-buru