Skandal BBM Pertamina; Konsumen Dirugikan, Kepercayaan Publik Runtuh

"Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat," tegas Prabowo sambil mengepalkan tangan di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Sementara di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Dirjen Migas ESDM untuk mengumumkan hasil pemeriksaan rutin terkait kualitas BBM Pertamina.

“Ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang menyeluruh, akurat, dan konkret,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

YLKI juga meminta pemeriksaan ulang kualitas BBM yang saat ini beredar di pasaran untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dari standar kualitas.

Terkait kerugian konsumen pertamax, Suara.com membuat simulasi terkait total konsumsi Pertamax atau RON 92 sepanjang periode itu mencapai 30,87 juta kiloliter.

Rinciannya, pada 2018 sebesar 5,64 juta kiloliter, 2019 sebesar 4,25 juta kiloliter, 2020 sebesar 4,06 juta kiloliter, 2021 sebesar 5,71 juta kiloliter, 2022 sebesar 5,77 juta kiloliter, dan 2023 sebesar 5,44 juta kiloliter.

Selama periode itu harga Pertamax mengalami fluktuatif, begitu juga dengan Pertalite. Harga Pertamax di angka Rp 8.600 pada 2018 yang perlahan naik menjadi Rp 13.375 per liter pada 2023. Sedangkan Pertalite dari harga Rp 7.800 pada 2018 menjadi Rp 10.000 per liter pada 2023.

Hasil perhitungan yang dilakukan Suara.com, dengan asumsi rata-rata selisih harga antara Pertalite dengan Pertamax, didapat angka selisih Rp 2.000 selama periode 2018-2023.

Apabila dikalikan konsumsi Pertamax selama 2018-2023 sebesar 30,87 juta kiloliter dengan asumsi dasar selisih rata-rata sebesar Rp 2.000, maka potensi kerugian yang dialami konsumen Pertamax mencapai Rp 61,74 triliun.

Baca Juga: Peran Kedua Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Klarifikasi Pertamina

PT Pertamina (Persero) membantah tudingan adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite.

"Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar menjelaskan, yang dipermasalahkan adalah metode pembelian RON 90 dan RON 92, bukan pengoplosan BBM di lapangan.

Meski begitu, masyarakat tetap menuntut transparansi lebih dari Pertamina agar kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi reputasi Pertamina. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku korupsi, sekaligus memastikan distribusi BBM sesuai standar kualitas.

"Yang jelas, para pengoplos harus dihukum. Suka banget jadi koruptor,” kata Sarah.

Meski demikian, skeptisisme masyarakat masih tinggi terhadap upaya pemulihan kepercayaan publik.

"Sepertinya tidak banyak yang bisa diharapkan. Klarifikasi? Kemungkinan tidak akan berdampak besar. Kompensasi? Mekanisme distribusinya pun belum jelas," katanya.