Suara.com - Mahfud MD baru-baru ini menanyakan soal politisasi kasus Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud MD menilai bahwa kasus penahanan ini bukan kriminalisasi sesuai dugaan masyarakat, melainkan justru berbau politisasi.
“Di tengah masyarakat banyak yang menilai penahanan Hasto ini aneh, sebagian pandangan mengatakan bahwa itu kriminalisasi,” ujar Mahfud, dikutip dari youtubenya, Rabu (26/2/25).
“Tapi saya tidak sependapat, saya lebih cenderung melihatnya sebagai politisasi hukum,” tandasnya.
Menurut Mahfud MD, kasus Hasto ini sangat tercium nuansa politiknya. Masalah yang sudah muncul sejak 2020, seharusnya menurut Mahfud juga diselesaikan pada tahun yang sama.
“Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya dalam bentuk sangkaan dan dugaan turut serta merintangi upaya penegakan hukum, KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan benar,” ungkapnya.
“Tapi Kesan penahanan Hasto ini adalah politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan, karena kasus Hasto yang disangkakan sekarang ini kan terjadi di tahun 2020, seharusnya ya diproses di tahun itu. Kenapa nggak dari dulu, kan orangnya sama. Kenapa baru sekarang?,” sambungnya.
Mahfud mengakui jika dirinya adalah salah satu orang yang paling percaya dan bangga dengan cara kerja KPK lantaran tidak pernah gagal menetapkan pelaku.
Namun, kali ini pihaknya penuh tanda tanya, terlebih soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Band Punk Sukatani, Bikin Lagu Mengkritik Adalah HAM!
“Saya tidak pernah menyalahkan KPK, karena dari dulu kalau menangkap hampir tidak pernah gagal,” ucapnya.
“Tapi sekarang saya mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang? Seharusnya kalo negara ingin benar-benar bersih dari korupsi ya yang besar-besar dulu, terutama para pejabat. Hasto inikan bukan pejabat,” serunya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?