Suara.com - Mahfud MD baru-baru ini menanyakan soal politisasi kasus Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud MD menilai bahwa kasus penahanan ini bukan kriminalisasi sesuai dugaan masyarakat, melainkan justru berbau politisasi.
“Di tengah masyarakat banyak yang menilai penahanan Hasto ini aneh, sebagian pandangan mengatakan bahwa itu kriminalisasi,” ujar Mahfud, dikutip dari youtubenya, Rabu (26/2/25).
“Tapi saya tidak sependapat, saya lebih cenderung melihatnya sebagai politisasi hukum,” tandasnya.
Menurut Mahfud MD, kasus Hasto ini sangat tercium nuansa politiknya. Masalah yang sudah muncul sejak 2020, seharusnya menurut Mahfud juga diselesaikan pada tahun yang sama.
“Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya dalam bentuk sangkaan dan dugaan turut serta merintangi upaya penegakan hukum, KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan benar,” ungkapnya.
“Tapi Kesan penahanan Hasto ini adalah politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan, karena kasus Hasto yang disangkakan sekarang ini kan terjadi di tahun 2020, seharusnya ya diproses di tahun itu. Kenapa nggak dari dulu, kan orangnya sama. Kenapa baru sekarang?,” sambungnya.
Mahfud mengakui jika dirinya adalah salah satu orang yang paling percaya dan bangga dengan cara kerja KPK lantaran tidak pernah gagal menetapkan pelaku.
Namun, kali ini pihaknya penuh tanda tanya, terlebih soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Band Punk Sukatani, Bikin Lagu Mengkritik Adalah HAM!
“Saya tidak pernah menyalahkan KPK, karena dari dulu kalau menangkap hampir tidak pernah gagal,” ucapnya.
“Tapi sekarang saya mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang? Seharusnya kalo negara ingin benar-benar bersih dari korupsi ya yang besar-besar dulu, terutama para pejabat. Hasto inikan bukan pejabat,” serunya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT