Suara.com - Mahfud MD baru-baru ini menanyakan soal politisasi kasus Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud MD menilai bahwa kasus penahanan ini bukan kriminalisasi sesuai dugaan masyarakat, melainkan justru berbau politisasi.
“Di tengah masyarakat banyak yang menilai penahanan Hasto ini aneh, sebagian pandangan mengatakan bahwa itu kriminalisasi,” ujar Mahfud, dikutip dari youtubenya, Rabu (26/2/25).
“Tapi saya tidak sependapat, saya lebih cenderung melihatnya sebagai politisasi hukum,” tandasnya.
Menurut Mahfud MD, kasus Hasto ini sangat tercium nuansa politiknya. Masalah yang sudah muncul sejak 2020, seharusnya menurut Mahfud juga diselesaikan pada tahun yang sama.
“Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya dalam bentuk sangkaan dan dugaan turut serta merintangi upaya penegakan hukum, KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan benar,” ungkapnya.
“Tapi Kesan penahanan Hasto ini adalah politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan, karena kasus Hasto yang disangkakan sekarang ini kan terjadi di tahun 2020, seharusnya ya diproses di tahun itu. Kenapa nggak dari dulu, kan orangnya sama. Kenapa baru sekarang?,” sambungnya.
Mahfud mengakui jika dirinya adalah salah satu orang yang paling percaya dan bangga dengan cara kerja KPK lantaran tidak pernah gagal menetapkan pelaku.
Namun, kali ini pihaknya penuh tanda tanya, terlebih soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Band Punk Sukatani, Bikin Lagu Mengkritik Adalah HAM!
“Saya tidak pernah menyalahkan KPK, karena dari dulu kalau menangkap hampir tidak pernah gagal,” ucapnya.
“Tapi sekarang saya mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang? Seharusnya kalo negara ingin benar-benar bersih dari korupsi ya yang besar-besar dulu, terutama para pejabat. Hasto inikan bukan pejabat,” serunya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Rekaman Iran Tembak Jatuh Jet Tempur AS Tersebar, Kebohongan Militer Washington Mulai Terbongkar?
-
Wacana WFH Sehari untuk ASN: Pedang Bermata Dua bagi Ekonomi dan Energi
-
Iran Pertimbangkan Usulan Damai AS, Tapi Tolak Negosiasi Langsung!
-
Personel Gugur saat Ops Ketupat, Kakorlantas Polri Sampaikan Duka Mendalam
-
Syarat Kesepakatan Damai, Iran Minta Penghentian Serangan ke Hizbullah di Lebanon
-
Israel Panik! Donald Trump akan Setop Perang Meski Tanpa Deal dengan Iran
-
Sambut Rencana Operasi Darat AS, Iran Siapkan Jebakan Rantau dan Sistem Pertahanan Udara
-
Korlantas Polri Antisipasi Puncak Arus Balik Gelombang Kedua pada 29 Maret
-
Kakorlantas: 42 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta hingga Kamis Dini Hari
-
Viral Mobil Dinas Plat B Dipakai Mudik, Pemprov DKI: Bukan Milik Kami