KSPSI Soroti Nasib Buruh di Era Pemerintah Prabowo

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar puncak peringatan HUT Ke-52 di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Acara ini dihadiri oleh para buruh yang berasal dari berbagai wilayah.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat dalam kesempatan itu menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kepedulian kepada kaum buruh.

Jumhur mencontohkan salah satunya adalah Upah Minimum Rakyat (UMR) sebesar 6,5 persen. Lalu ada juga wacana peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja.

Lalu, ada juga rencana pembatasan produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan penindakan tegas para pelaku tindak pidana korupsi.

"Intinya semua kebijakan Presiden Jokowi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh," ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, kebijakan pemerintahan sekarang sangat berbeda dengan kebijakam pemerintahan sebelumnya yang pro impor, dan tidak memperdulikan nasib buruh.

Terkait banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jumhur menilai sebagian terjadi karena dinamika industri. Namun, ia menilai faktor terbesarnya adalah karena kebijakan pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo yang lebih suka impor daripada mengembangkan industri dalam negeri.

"Ini menyebabkan industri dalam negeri tumbang dan berdampak PHK," tutur Jumhur.

Acara HUT Ke-52 KSPSI itu dihadiri oleh Menaker Yassierli, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Meninvestasi Todotua Pasaribu , Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek online.

Baca Juga: Ditemani SBY dan Jokowi di Akmil Magelang, Prabowo: Terima Kasih Pak