Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan masalah terkait buruknya kualitas makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) kebanyaka terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Pernyataan itu sekaligus menjawab adanya temuan daging basi hingga belum matang pada menu MBG di sejumlah daerah.
Menurut Dadan, hal itu terjadi akibat kelalaian pihak SPPG yang belum terbiasa memasak dalam jumlah banyak.
"Kami sudah kualifikasi, kami evaluasi setiap hari. Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan," kata Dadan ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dia memberi instruksi kepada penanggung jawab SPPG yang baru dibuka agar menyajikan MBG secara bertahap. Bisa dimulai dari 100-150 porsi per hari. Kemudian secara bertahap bisa bertambah dari 500, 700, sampai seribu porsi per hari. Hingga akhirnya bisa mencapai 3.000 porsi.
"Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu pemulaian itu muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meskipun juga ada berita-berita yang tidak konfirmasi. Misalnya ada yang basi 3 hari, ternyata enggak, hanya sehari saja. Karena biasanya sehari basi, kemudian kami yang evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," tuturnya.
Dadan menegaslan bahwa pengawasan serta evaluasi terus dilakukan di SPPG. Evaluasi itu bahkan dilakukan hampir setiap hari ketika sore pasca selesainya pembagian MBG. Selain evaluasi lapangan, BGN juga turut memantau semua berita yang ada di media, termasuk laporan-laporan yang masuk untuk segera diklarifikasi.
"Kami imbau, kami instruksikan untuk perbaikan ke hari berikutnya. Dan biasanya sehari jadi masalah, besoknya sudah aman," ucapnya.
Dadan menyebutkan bahwa sampai sekarang ada 726 SPPG di seluruh Indonesia untuk melayani sekitar 2 juta penerima manfaat MBG.
Baca Juga: Catat! Jika Ada Anak Mendadak Sakit usai Santap MBG, Ini Pihak yang Menanggung
Berita Terkait
-
Dari Makanan Mentah Hingga Kasus Dugaan Keracunan MBG Bermunculan: Bukti Buruknya Tata Kelola dan Pengawasan!
-
Cek Fakta: Viral Siswa SD di Papua Meninggal Dunia, Usai Santap Makan Bergizi Gratis
-
Ratusan Siswa Keracunan, Program MBG Berujung Petaka?
-
Menu Makan Bergizi Gratis Siswi di NTT Bikin Publik Geram, Dapat Daging Mentah
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban