Suara.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mendorong pemerintah membuka ruang bagi investasi di kawasan pesisir. Apalagi, jika proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proyek seperti ini, kata Trubus, bisa menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Tanpa menggunakan APBN, investasi swasta memberikan manfaat besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi,” ujar Trubus.
Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor dan mempercepat perkembangan infrastruktur di sekitar kawasan.
Dengan pengelolaan yang transparan dan regulasi yang jelas, proyek ini dapat menjadi contoh sukses kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
Trubus menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya. Keterlibatan tenaga kerja setempat serta pengaturan proporsi pendapatan daerah dari proyek ini menjadi aspek yang perlu diperjelas agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas.
“Pembangunan seperti ini harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” jelasnya.
Potensi besar dari pengembangan kawasan pesisir dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selama ada kepastian hukum dan tata kelola yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan daerah.
Baca Juga: Ada Konglomerat China Jadi Dewan Penasihat Danantara, Donny Oskaria: Prabowo Akan Menilai!
Berita Terkait
-
Ada Konglomerat China Jadi Dewan Penasihat Danantara, Donny Oskaria: Prabowo Akan Menilai!
-
BSI: Simpan Emas Bisa Lunasi Biaya Haji
-
Cari Tokoh Terbaik dari Luar dan Dalam Negeri, Danantara Segera Umumkan Struktur Pengelola dan Manajemen
-
TikTok Tanam Modal Rp132 Triliun di Thailand, Ogah Investasi di Indonesia Gegara Preman?
-
Dulu Tim Sukses Prabowo-Gibran, Pengamat Ekonomi Kini Kritik Danantara: Bisa Jadi Alat Politik
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah