Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito Justru Terima Kasih ke Pelapor, Kenapa?

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan lebih lanjut terkait proses acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang kekinian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adanya pihak yang melaporkan retret kepala daerah di KPK, Tito justru mengaku bersyukur.

"Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan terkait penunjukam PT Lembah Tidar sebagai event organizer retret kepala daerah di Akmil, Magelang.

Dia mengklaim penunjukkan langsung bisa dilakukan, adapun mekanismenya merujuk Pasal 83 Perpres 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021.

Tito memyampaikan mekanisme penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan barang atau jasa.

"Tempatnya kan jelas karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung. Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya, kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu," kata Tito.

Tito mengatakan dalam pasal tersebut juga dijelaskan pemilihan tempat dengan mekanisme penunjukan langsung dilakukan untuk menjamin keamanan presiden dan wakil presiden.

"Itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," kata Tito.

Baca Juga: Sebut Menhut Raja Juli 'Mumpungisme' Rekrut Kader PSI, Rocky Gerung: Indonesia Makin Gelap, Efisiensi Cuma Omon-omon

Sementara itu terkait besaran biaya pelaksanaan retret, Tito memastikan dirinya sudah melakukan pengecekan secara mendalam setiap detail anggaran.

"Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP. Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran," kata Tito.

"Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detail semua penggunaanya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaanya Ini kita cek detail," ujarnya.

Tito kemudian menyurati secara resmi BPKP untuk mengundang mereka melalukan review guna melihat kewajaran anggaran retret. Setelah review, keluar rekomendasi berapa angggaran yang harus dibayarkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini PT Lembah Tidar.

"Karena penyelenggara hanya satu PT Lembah Tidar itu kita gak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di gedung Tribrata, kebetulan kosong dan bagus bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik," kata Tito.

Tito memastikan bahwa proses yang dilakukam sudah sesuai aturan. Adapun mekasnime penunjukan langsung, ditegaskan Tito, memiliki dasar hukum