Suara.com - Pro kontra mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol saat ini membelah kota di Seoul, Minggu (9/3/2025).
Terdapat puluhan ribu orang berkumpul di Seoul untuk menggelar aksi mendukung atau menentang Presiden Yoon Suk Yeol setelah dirinya tidak ditahan.
Gereja Sarang Jeil, yang dipimpin oleh pendeta aktivis konservatif Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian Minggu di luar ruangan dekat kediaman presiden di pusat Seoul.
Menurut perkiraan tidak resmi kepolisian, sekitar 4.500 orang telah berkumpul hingga tengah hari.
“Dengan pembebasan Presiden Yoon, sidang pemakzulan menjadi tidak berarti. Ini sudah berakhir,” kata Jeon dilansir dari OANA.
“Jika Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang aneh, kami akan menggunakan hak rakyat untuk melawan dan menyingkirkan mereka dalam sekali tebas.”
Pada Sabtu (8/3), Yoon dibebaskan dari pusat penahanan tempat ia ditahan sejak pertengahan Januari atas upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Pengadilan memutuskan bahwa penahanannya tidak sah.
Meski tidak lagi ditahan secara fisik, Yoon masih harus menjalani persidangan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya -- apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.
Kelompok sipil konservatif Angry Blue dijadwalkan menggelar aksi terpisah menentang pemakzulan Yoon di Paviliun Bosingak pada pukul 13.00 waktu setempat sebelum berbaris di sepanjang Jalan Jongno 3-ga.
Baca Juga: New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
Di sisi lain, kelompok aktivis yang menyerukan pemecatan segera Yoon menggelar aksi semalam di luar Istana Gyeongbok, Seoul. Pada Minggu pagi, mereka mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat untuk mengumumkan “aksi darurat” selama sepekan guna mendesak pemecatan Yoon.
Pada pukul 14.00, kelompok tersebut akan memulai aksi unjuk rasa dari Museum Istana Nasional dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 100.000 orang, yang menyebabkan penutupan sebagian jalan di sekitar lokasi.
Kemudian pada pukul 19.00, aksi lainnya dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun.
Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung segera mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan.
Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur.
“Partai Demokrat akan segera mengajukan tuntutan terhadap Jaksa Agung Shim Woo-jung,” ujar pemimpin fraksi Park Chan-dae usai pertemuan darurat anggota parlemen.
Berita Terkait
-
New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
-
Rekap Semifinal Orleans Masters 2025, 4 Wakil Korea Selatan Lolos Final
-
Pengadilan Bebaskan Yoon, Tapi Jaksa Siap Balas! Korsel di Ujung Tanduk?
-
Jadwal Laga Semifinal Orleans Masters 2025, Didominasi Wakil Korea Selatan
-
Dari Kantor Kepresidenan ke Penjara: Kisah Penangkapan Presiden Korea Selatan yang Menghebohkan!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas