Suara.com - Pro kontra mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol saat ini membelah kota di Seoul, Minggu (9/3/2025).
Terdapat puluhan ribu orang berkumpul di Seoul untuk menggelar aksi mendukung atau menentang Presiden Yoon Suk Yeol setelah dirinya tidak ditahan.
Gereja Sarang Jeil, yang dipimpin oleh pendeta aktivis konservatif Jeon Kwang-hoon, mengadakan kebaktian Minggu di luar ruangan dekat kediaman presiden di pusat Seoul.
Menurut perkiraan tidak resmi kepolisian, sekitar 4.500 orang telah berkumpul hingga tengah hari.
“Dengan pembebasan Presiden Yoon, sidang pemakzulan menjadi tidak berarti. Ini sudah berakhir,” kata Jeon dilansir dari OANA.
“Jika Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang aneh, kami akan menggunakan hak rakyat untuk melawan dan menyingkirkan mereka dalam sekali tebas.”
Pada Sabtu (8/3), Yoon dibebaskan dari pusat penahanan tempat ia ditahan sejak pertengahan Januari atas upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember lalu. Pengadilan memutuskan bahwa penahanannya tidak sah.
Meski tidak lagi ditahan secara fisik, Yoon masih harus menjalani persidangan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya -- apakah akan dikukuhkan atau dibatalkan.
Kelompok sipil konservatif Angry Blue dijadwalkan menggelar aksi terpisah menentang pemakzulan Yoon di Paviliun Bosingak pada pukul 13.00 waktu setempat sebelum berbaris di sepanjang Jalan Jongno 3-ga.
Baca Juga: New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
Di sisi lain, kelompok aktivis yang menyerukan pemecatan segera Yoon menggelar aksi semalam di luar Istana Gyeongbok, Seoul. Pada Minggu pagi, mereka mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan terdekat untuk mengumumkan “aksi darurat” selama sepekan guna mendesak pemecatan Yoon.
Pada pukul 14.00, kelompok tersebut akan memulai aksi unjuk rasa dari Museum Istana Nasional dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 100.000 orang, yang menyebabkan penutupan sebagian jalan di sekitar lokasi.
Kemudian pada pukul 19.00, aksi lainnya dijadwalkan berlangsung di Gwanghwamun.
Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung segera mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas keputusan kejaksaan yang membebaskan Yoon setelah putusan pengadilan.
Partai Demokrat mengancam akan mempertimbangkan semua langkah hukum, termasuk pemakzulan Shim, jika ia menolak mundur.
“Partai Demokrat akan segera mengajukan tuntutan terhadap Jaksa Agung Shim Woo-jung,” ujar pemimpin fraksi Park Chan-dae usai pertemuan darurat anggota parlemen.
Berita Terkait
-
New York Dalam Keadaan Darurat, Ini Penyebabnya
-
Rekap Semifinal Orleans Masters 2025, 4 Wakil Korea Selatan Lolos Final
-
Pengadilan Bebaskan Yoon, Tapi Jaksa Siap Balas! Korsel di Ujung Tanduk?
-
Jadwal Laga Semifinal Orleans Masters 2025, Didominasi Wakil Korea Selatan
-
Dari Kantor Kepresidenan ke Penjara: Kisah Penangkapan Presiden Korea Selatan yang Menghebohkan!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD