Suara.com - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah mengecam keputusan rezim Israel untuk memutus aliran listrik ke Jalur Gaza, dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan genosida dan tekanan yang sia-sia terhadap bangsa Palestina.
Menurut kantor berita Shehab milik Palestina, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa pemadaman listrik tersebut merupakan bagian dari perang genosida rezim tersebut terhadap penduduk Gaza, dan mencatat bahwa penjajah Zionis telah memutus aliran listrik sejak Oktober 2023.
Juru bicara tersebut menyerukan agar keputusan yang dibuat oleh negara-negara Arab mengenai penghentian pengepungan dan kelaparan di Gaza dilaksanakan.
Izzat al-Rishq, anggota Politbiro Hamas, mengatakan bahwa keputusan Israel untuk memutus aliran listrik – menyusul pembatasan pengiriman makanan, obat-obatan, dan air ke Gaza – merupakan upaya yang sia-sia untuk menekan bangsa Palestina dan perlawanan melalui taktik pemerasan yang gagal.
Pemadaman listrik, penutupan penyeberangan, penghentian masuknya bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Gaza, serta pemaksaan kelaparan merupakan hukuman kolektif dan kejahatan perang, yang melanggar hukum humaniter internasional, katanya.
Al-Rishq melanjutkan dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertujuan untuk merusak gencatan senjata Gaza dan bermaksud untuk memajukan agendanya dengan mengorbankan nyawa tahanan Israel.
Pejabat Hamas juga mengatakan bahwa perlawanan dan rakyat Palestina tidak akan menyerah pada tekanan ini dan akan terus melawan sampai pembebasan Palestina dan kemenangan bangsa Palestina.
Gencatan senjata tiga fase mulai berlaku pada 19 Januari, dengan masing-masing fase berlangsung selama 42 hari. Selama fase-fase ini, Hamas dan rezim Israel diharapkan untuk bernegosiasi secara tidak langsung mengenai pelaksanaan fase-fase berikutnya.
Namun, Netanyahu menghalangi dimulainya fase kedua, yang dijadwalkan pada 3 Februari. Akibatnya, fase pertama berakhir pada 1 Maret tanpa ada kesepakatan untuk memasuki fase kedua.
Baca Juga: Drama 16 Jam di Menara Elizabeth, Pria Bawa Bendera Palestina Ditangkap
Berita Terkait
-
Terungkap Isi Pertemuan Rahasia Utusan Trump dengan Hamas Soal Pembebasan Sandera
-
Jerman Kecam Penghentian Bantuan dan Pemutusan Listrik ke Gaza oleh Israel
-
Israel Hentikan Bantuan ke Gaza, Warga Alami Krisis Pangan dan Air Bersih
-
Drama 16 Jam di Menara Elizabeth, Pria Bawa Bendera Palestina Ditangkap
-
Dirikan Badan Migrasi, Israel Percepat Penggusuran Warga Gaza?
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK