Suara.com - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang warga Jakarta membangun vila di kawasan Puncak, Bogor.
Pernyataan Dedi Mulyadi itu muncul seiring dengan dampak banjir besar yang melanda kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.
"Saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi vila-vila yang ada di Puncak atau di manapun yang dibangun baru-baru," ujar Pramono di Dinas Teknis Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025).
Menurut Pramono, bahwa pembatasan tidak hanya berlaku bagi warga Jakarta. Masyarakat dari daerah lain yang ingin membangun di kawasan resapan air, seperti Kabupaten Bogor harus dibatasi juga.
Menurutnya, hal ini penting untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi, terutama yang terakhir.
"Warga dari manapun harus dibatasi karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin, curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya," ujar Pramono.
"Dan itu sebagian sudah menjadi area publik, area yang dijadikan vila, kemudian penginapan, kemudian juga restorasi dan sebagainya," tambahnya.
Namun, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki wewenang untuk membatasi pembangunan di kawasan hulu. Meski demikian, ia berkomitmen untuk melakukan sosialisasi kepada warga Jakarta terkait pembatasan tersebut dan mengingatkan mengenai besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang akan dikenakan jika warga Jakarta memiliki vila di luar daerah.
"Misalnya kan ada PBB, kalau dia punya vila ini kan menjadi tambahan dari PBB baru. Nah, yang begitu-begitu akan kita terapkan," ujar Pramono.
Baca Juga: Biar Cepat Koordinasi Se-Jabodetabek soal Banjir, Pramono Ngaku Kesampingkan Birokrasi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar warga Jakarta berhenti membangun vila atau bangunan lainnya di kawasan Puncak, Bogor. Ia menyebut pembangunan tersebut turut berkontribusi pada masalah banjir yang kini sering melanda Jakarta.
"Paling utamanya juga warga yang tinggal di Jakarta. Jangan lagi bangun-bangunan vila dan sejenisnya di Puncak. Kenapa? Kalau kemudian sekarang airnya ke Jakarta, ya karena mereka cari tempat untuk tidur," kata Dedi, pada Kamis (6/3).
Dedi juga berencana untuk berkoordinasi dengan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta guna membahas langkah penanganan permasalahan banjir yang datang dari Bogor menuju Jakarta. "Untuk itu juga nanti kami akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan ini. Karena Jawa Barat itu palang pintunya DKI," pungkas Dedi.
Berita Terkait
-
WFA Diperbolehkan, Menhub Perkirakan Puncak Arus Mudik Bergeser di 21 Maret
-
Biar Cepat Koordinasi Se-Jabodetabek soal Banjir, Pramono Ngaku Kesampingkan Birokrasi
-
Banjir Jabodetabek: Tata Ruang Rusak Parah, Sungai Kehilangan Daya Tampung!
-
Ngaku Ditawarin Naik Helikopter Pantau Banjir, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
-
Pramono Anung 'Pasrah'! Program Sarapan Gratis Jakarta Kandas Gara-Gara Program Prabowo?
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025