Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengaku siap memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pernyataannya soal naturalisasi yang dianggap seksis hingga rasis.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan apa yang disampaikannya soal naturalisasi dalam Rapat Komisi X DPR beberapa waktu lalu adalah hasil pemikirannya. Untuk itu ia pun siap membela pemikirannya tersebut.
"Saya siap membela pemikiran saya," kata Dhani kepada Suara.com, Rabu (12/3/2025).
Ia menegaskan dirinya mempunyai prinsip yang keras dan tak boleh ada yang mengadili pemikirannya.
"Dan saya punya prinsip, tidak ada yang boleh mengadili pemikiran," katanya.
Lebih lanjut, punggawa grup band legendaris Dewa 19 ini pun bersikukuh apa yang disampaikannya dalam Rapat Komisi X bersama Menpora dan Ketua Umum PSSI soal naturalisasi tidak ada salahnya.
"Kalimat yang benar gak butuh pembelaan," pungkasnya.
Bakal Dipanggil MKD
Sebelumnya Ahmad Dhani bakal dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI perihal pernyataannya soal naturalisasi dalam Rapat Komisi X dianggap bermasalah karena diduga seksis dan rasis.
Baca Juga: Pelatih Bahrain Sindir Timnas Indonesia Hobi Naturalisasi: Kami Lawan Belanda
Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan, jika pihaknya akan memanggil Dhani usai adanya surat atau laporan dari Komnas Perempuan yang masuk ke MKD.
"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD, surat. Ya kita akan panggil Ahmad Dhani mencoba klarifikasi tersebut," kata Nazaruddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).
Nazaruddin tak menjelaskan secara rinci apa yang dipermasalahkan Komnas Perempuan terhadap Dhani. Namun diyakini terkait dengan pernyataan Dhani dalam Rapat Komisi X DPR terkait naturalisasi.
"Ya terkait itu yang viral sekarang," katanya.
"Iya, perempuan-perempuan gitu lah ya," sambungnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kemungkinan Dhani akan dipanggil oleh MKD sebelum DPR masuki masa reses.
Berita Terkait
-
Buntut Ucapan Kontroversial Soal Pemain Naturalisasi, Ahmad Dhani Bakal Dipanggil MKD DPR
-
Nestapa Malaysia di Balik Suksesnya Naturalisasi Dean James ke Timnas Indonesia
-
Bisa Langsung Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Ini Diacuhkan Patrick Kluivert
-
Naturalisasi Emil Audero Cs Dapat Kritik Pedas, Erick Thohir Disebut Absurd
-
4 Poin Kegelisahan 29 Musisi Gugat UU Hak Cipta, Pertanyakan Penyanyi Wajib Izin ke Pencipta Lagu
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum