Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti soal batalnya rencana program sarapan bergizi gratis yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Trubus menduga ada pihak yang merasa cemas jika rencana itu berhasil diwujudkan Pramono.
Ia menduga ada unsur politik dalam pembatalan kebijakan yang menjadi janji Pramono saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Apalagi, Pramono merupakan politisi PDI Perjuangan yang notabene bukan bagian dari koalisi pemerintah.
"Iya bisa saja (MBG kalah pamor). Ini memang ada kecemasan, kepanikan ya bahwa program sarapan gratis ini kan kebetulan secara politis ini ada di Pramono Anung ini kan orang PDIP yang berbeda dengan pemerintah," ujar Trubus kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, Jakarta selaku pemilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar se-Indonesia punya kemampuan untuk mengadakan program sarapan bergizi gratis.
"Ini kan sepertinya lebih kesana (politik) arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga disebutnya bisa melakukan kolaborasi dengan BUMD hingga swasta untuk pelaksanaan program sarapan bergizi gratis itu.
"Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerja sama dengan bedan usaha lain kan gitu. Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan batal menggelar program sarapan bergizi gratis. Sebab, kebijakan serupa sudah dijalankan oleh pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan oleh Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Setelah berdiskusi, Pramono menyebut janji kampanyenya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 itu akan diubah.
"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya," ujar Pramono.
Dalam pertemuan itu, Pramono mengakui sarapan bergizi gratis sudah dijalankan lewat program MBG. Karena itu, anggaran yang sudah dialokasikan akan dipakai untuk perbaikan kantin hingga penambahan penerima bantuan pendidikan.
"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat," ucap Pramono.
Berita Terkait
-
Langsung Dikejar Masalah Banjir Jakarta Begitu Jabat Gubernur, Pramono: Kemarin Mikirnya OMC, Besok Rob
-
Pramono Niat Bikin Pulau Kucing di Kepulauan Seribu: Impian Catlovers Harus Bisa jadi Kenyataan
-
Pramono Bakal Pelihara Kucing di Rumah Dinasnya, Mau Saingi Bobby Kertanegara?
-
Menu MBG saat Ramadhan Jadi Sorotan, Dinilai Tak Perhatikan Takaran
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti
-
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Ayahnya
-
Kejari Bogor Musnahkan 5 Kilogram Keripik Pisang Bercampur Narkotika
-
Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok 2026: Kebijakan Hati-Hati atau Keberpihakan ke Industri?