Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis menolak usulan gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
Putin menegaskan bahwa Moskow hanya akan mempertimbangkan penghentian permusuhan jika Barat menghentikan pasokan senjata ke Kyiv dan kesepakatan tersebut diubah secara substansial untuk mencapai perdamaian jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk menghentikan pertempuran, namun dengan syarat yang ketat.
"Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi ini harus mengarah pada perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar penyebab krisis awal," ujarnya di Kremlin, tanpa merinci apa yang dimaksud dengan 'penyebab awal'.
Ia juga menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan memobilisasi pasukan, melatih tentara, atau menerima senjata selama periode gencatan senjata—syarat yang tidak ia sebutkan akan diterapkan pada Rusia.
Ajudan Kremlin Yuri Ushakov, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Belarusia di Moskow pada 13 Maret, menyebut usulan Trump tidak berguna.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia, ia menyatakan bahwa langkah-langkah semacam ini, yang hanya meniru upaya perdamaian, tidak ada gunanya bagi semua orang.
"Ini hanya memberi kesempatan bagi Ukraina untuk berkumpul kembali dan melanjutkan perlawanan," katanya.
Sementara itu, di Washington, Presiden Trump menegaskan keinginannya untuk menghentikan konflik yang telah memakan biaya besar bagi AS dan sekutunya.
Baca Juga: Rusia Siap Gencatan Senjata dengan Ukraina Asal AS Penuhi Permintaan Ini
"Putin membuat pernyataan yang menjanjikan, tetapi itu belum lengkap. Saya ingin melihat gencatan senjata dari pihak Rusia," kata Trump kepada wartawan pada hari Rabu.
Ia juga menyoroti peran utusan khusus AS Steve Witkoff, yang tiba di Moskow pada hari Kamis untuk bernegosiasi dengan para pemimpin Rusia.
"Mudah-mudahan, hari ini kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana keadaan kita," tambah Trump.
Trump baru-baru ini memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia dengan membiarkan berakhirnya keringanan sanksi era Biden yang memungkinkan bank-bank Rusia memproses pembayaran energi dari Eropa.
Langkah ini bertepatan dengan kedatangan Witkoff di Moskow, menambah tekanan pada Kremlin di tengah pembicaraan gencatan senjata.
Di pihak Ukraina, Kyiv telah menyetujui usulan gencatan senjata Trump pada hari Selasa dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi.
Berita Terkait
-
Rusia Siap Gencatan Senjata dengan Ukraina Asal AS Penuhi Permintaan Ini
-
Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
-
Bantuan Militer Sempat Terhenti Gara-gara Trump-Zelenskyy Bersitegang, Senjata AS Akhirnya Mengalir ke Ukraina
-
Trump Kembali Kirim Senjata ke Ukraina Setelah Gencatan Senjata! Apa yang Berubah?
-
Rupiah Jeblok Tembus Rp16.300, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta