Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis menolak usulan gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
Putin menegaskan bahwa Moskow hanya akan mempertimbangkan penghentian permusuhan jika Barat menghentikan pasokan senjata ke Kyiv dan kesepakatan tersebut diubah secara substansial untuk mencapai perdamaian jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk menghentikan pertempuran, namun dengan syarat yang ketat.
"Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi ini harus mengarah pada perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar penyebab krisis awal," ujarnya di Kremlin, tanpa merinci apa yang dimaksud dengan 'penyebab awal'.
Ia juga menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan memobilisasi pasukan, melatih tentara, atau menerima senjata selama periode gencatan senjata—syarat yang tidak ia sebutkan akan diterapkan pada Rusia.
Ajudan Kremlin Yuri Ushakov, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Belarusia di Moskow pada 13 Maret, menyebut usulan Trump tidak berguna.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia, ia menyatakan bahwa langkah-langkah semacam ini, yang hanya meniru upaya perdamaian, tidak ada gunanya bagi semua orang.
"Ini hanya memberi kesempatan bagi Ukraina untuk berkumpul kembali dan melanjutkan perlawanan," katanya.
Sementara itu, di Washington, Presiden Trump menegaskan keinginannya untuk menghentikan konflik yang telah memakan biaya besar bagi AS dan sekutunya.
Baca Juga: Rusia Siap Gencatan Senjata dengan Ukraina Asal AS Penuhi Permintaan Ini
"Putin membuat pernyataan yang menjanjikan, tetapi itu belum lengkap. Saya ingin melihat gencatan senjata dari pihak Rusia," kata Trump kepada wartawan pada hari Rabu.
Ia juga menyoroti peran utusan khusus AS Steve Witkoff, yang tiba di Moskow pada hari Kamis untuk bernegosiasi dengan para pemimpin Rusia.
"Mudah-mudahan, hari ini kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana keadaan kita," tambah Trump.
Trump baru-baru ini memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia dengan membiarkan berakhirnya keringanan sanksi era Biden yang memungkinkan bank-bank Rusia memproses pembayaran energi dari Eropa.
Langkah ini bertepatan dengan kedatangan Witkoff di Moskow, menambah tekanan pada Kremlin di tengah pembicaraan gencatan senjata.
Di pihak Ukraina, Kyiv telah menyetujui usulan gencatan senjata Trump pada hari Selasa dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi.
Keputusan ini dipandang sebagai itikad baik untuk menunjukkan kesiapan perdamaian, meskipun sejumlah warga Ukraina menyuarakan kekhawatiran bahwa gencatan senjata juga akan menguntungkan Rusia.
"Mengapa kami harus berhenti bertempur? Ini rumah kami," kata seorang tentara di Oblast Sumy.
Konflik kembali memanas dengan Rusia yang berhasil merebut kembali kota Sudzha di Ukraina minggu ini, menambah kompleksitas situasi di lapangan.
Sementara Partai Republik di Kongres AS memuji Trump atas keberhasilannya meyakinkan Ukraina, Rusia tetap menolak keras. Ushakov menyebut kesepakatan itu hanya jeda sementara yang tidak menguntungkan Rusia.
Analis seperti John Hardie dari Yayasan Pembelaan Demokrasi Rusia memperingatkan bahwa penolakan Moskow dapat memaksa Trump untuk meningkatkan sanksi ekonomi, khususnya terhadap pendapatan minyak Rusia, demi menekan Kremlin untuk bekerja sama.
Namun, hingga kini, pembicaraan yang dipimpin Witkoff belum membuahkan hasil konkret, meninggalkan nasib gencatan senjata dalam ketidakpastian.
Berita Terkait
-
Rusia Siap Gencatan Senjata dengan Ukraina Asal AS Penuhi Permintaan Ini
-
Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
-
Bantuan Militer Sempat Terhenti Gara-gara Trump-Zelenskyy Bersitegang, Senjata AS Akhirnya Mengalir ke Ukraina
-
Trump Kembali Kirim Senjata ke Ukraina Setelah Gencatan Senjata! Apa yang Berubah?
-
Rupiah Jeblok Tembus Rp16.300, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Apa Agama Rahayu Saraswati? Ternyata Beda Keyakinan dengan Prabowo
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji