Rapat RUU TNI Tertutup di Hotel Fairmont, Publik Tak Dilibatkan: DPR Abaikan Asas Partisipasi?

Suara.com - Komisi I DPR kembali menggelar rapat Panja membahas RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Pantauan Suara.com di lokasi, rapat ini digelar tertutup dari media.

Rapat konsinyering lanjutan bersama pemerintah tersebut digelar Ruang Rapat Ruby Meeting Room 3rd Floor.

Namun, tidak diketahui pembahasan yang sedang berlangsung lantaran rapat bersifat tertutup.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin enggan menjawab ketika ditanya alasan rapat digelar di hotel mewah ini.

Menurutnya, pertanyaan tersebut ditujukan kepada pihak sekjen bukan kepada anggota DPR yang melakukan pembahasan RUU TNI.

"It's not my business," kata TB di Fairmount Hotel Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Sebelumnya, Komisi I DPR RI, khususnya Anggota Panja bersama dengan pemerintah menggelar rapat diam-diam membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI.

Ironisnya, pembahasan bertajuk konsinyering itu digelar di sebuah hotel mewah, yakni Hotel Fairmont Jakarta.

Pemilihan tempat tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di semua lini.

Baca Juga: Ngebut Bahas RUU TNI, DPR Kejar Tayang Selesai Sebelum Lebaran?

Hal itu terungkap dari informasi yang disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang mendapatkan susunan agenda konsinyering tersebut.

Menurut KontraS, rapat itu digelar dari Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025).

"Lokasinya di hotel Fairmount. Acara hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu)," kata Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).

Dilihat Suara.com dari susunan agenda Konsinyering Rapat Panja tentang Revisi UU TNI ini pada hari pertama berlangsung mulai jam 13.30 WIB di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont.

Sementara untuk Sabtu, Rapat Panja RUU TNI dimulai jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby Meeting Room 3rd Floor di tempat yang sama.

Dimas menduga ada hal di balik konsinyering tersebut yakni untuk mempercepat pengesahan RUU TNI.

"Pertama, ya kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu," katanya.

Selain itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa konsinyering tersebut dilakukan dengan intensitas tinggi dan terburu-buru karena ingin segera mengesahkan RUU kontroversial tersebut.

"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," ujar Dimas.

Menurutnya, semua itu mencerminkan bahwa proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan kemudian terlalu terburu-buru.

"Tanpa kemudian memperhatikan asas partisipasi publik."

Dimas menambahkan, ada banyak catatan dalam RUU TNI yang disampaikan dalam RDPU beberapa waktu lalu yang kemudian ditindaklanjuti serius antarfraksi.

"Karena kami juga sadar sebenarnya, meskipun Komisi I sudah menggelar RDPU dan melakukan pendapat dengan berbagai macam pihak, tapi kami rasa ada banyak catatan-catatan yang harus juga didiskusikan di antara fraksi-fraksi dalam komisi gitu ya," katanya.

Sementara itu, hingga Jumat malam, Rapat Panja RUU TNI antara DPR dengan pemerintah sudah membahas 40 persen daftar inventaris masalah atau DIM.

"Semalam, kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM," kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Meski begitu, TB Hasanuddin menyatakan tidak mengetahui detailnya.

"Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," ujarnya.