- Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
- Angga Raka akan mengemban tugas baru menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PCO.
- Pemerintah merasakan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas cakupan komunikasi.
Suara.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini secara resmi melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
Angga Raka akan mengemban tugas baru menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Perubahan ini memunculkan pertanyaan mengenai nasib PCO (Presidential Communication Office) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam komunikasi kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan, bahwa pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah ini bukan berarti menghapus keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan, melainkan sebuah transformasi.
"Ya yang pertama adalah begini ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah," jelas Prasetyo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, usai melalui berbagai evaluasi, pemerintah merasakan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas cakupan komunikasi.
Komunikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada kepresidenan, namun juga mencakup sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait program-program yang sedang dan akan dilaksanakan.
"Tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah," kata dia.
Baca Juga: Prabowo di Bioskop Jadi Polemik: Publik Terbelah, Ini Kata Istana!
"Cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk bagaimana nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan bahwa ada Keputusan Presiden (Keppres) baru yang mengatur pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah. Namun, ia kembali menegaskan bahwa ini bukan berarti pembubaran PCO.
"(Keppres baru) itu iya, bukan (PCO) dibubarkan tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan disitu menjadi badan komunikasi pemerintah dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Angga Raka, Orang Dekat Prabowo yang Kini Gantikan Posisi Hasan Nasbi
-
Tayangan Iklan Prabowo di Bioskop Sudah Dihentikan, Ini Alasannya
-
Bayar Bioskop Dapat Bonus Iklan Prabowo, Netizen Heran: Ini Sosialisasi atau Propaganda?
-
Prabowo di Bioskop Jadi Polemik: Publik Terbelah, Ini Kata Istana!
-
Istana Klarifikasi Video Prabowo di Bioskop: Hal yang Lumrah
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?