Alasan DPR Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, Sekjen: Urgensitas Tinggi, Butuh Tempat Istirahat

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan alasan Konsinyering Rapat Panja RUU TNI dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa dalam aturan konsenyering terkait rapat-rapat yang tingkat kegentingan tinggi sebaiknya dilakukan di luar Gedung DPR RI.

"Itu diatur di tatib pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Terkait pilihannya jatuh pada hotel bintang lima tersebut, Indra mengatakan hanya hotel tersebut yang tersedia.

"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format panja RUU ini," kata Indra. 

Selain itu, dia menyebut Hotel Fairmont Jakarta memiliki kerja sama government rate dengan DPR yang harganya dianggap terjangkau dengan standar biaya masukan (SBM).

"Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," ujar Indra.

Menurutnya, rapat panja ini bisa selesai pada dini hari sehingga membutuhkan lokasi rapat yang mengakomodasi tempat istirahat bagi anggota panja dan pihak terkait.

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa pihaknya juga mengalami efisiensi anggaran sebesar 50 persen.

Baca Juga: Koalisi Sipil Geruduk Rapat Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah, Dwi Fungsi TNI Bakal Bangkit Lagi?

Namun, masih bisa menyewa hotel untuk melakukan rapat dari anggaran 50 persen yang masih dimiliki.

Anggaran Cadangan

"Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyering gitu," ucap Indra.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membeberkan sejumlah pasal yang menarik dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Revisi Undang-Undang TNI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan yakni pasal 7, pasal 47, dan pasal 53.

Diketahui, pemerintah melalui menteri pertahanan sudah menyerahkan DIM RUU TNI kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas, Selasa (11/3/2025) kemarin.