Koalisi Sipil Geruduk Rapat Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah, Dwi Fungsi TNI Bakal Bangkit Lagi?

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk lokasi Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang digelar secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Ketika rapat yang dihadiri Komisi I DPR dan perwakilan pemerintah sedang berjalan, Koalisi Masyarakat Sipil yang direpresentasikan Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus memasuki ruangan rapat.

"Selamat sore Bapak Ibu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, kami menuntut agar RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini dilaksanakan tertutup bapak ibu," teriaknya.

Belum selesai berorasi, Andri langsung ditarik petugas keamanan hingga terjungkal. Petugas keamanan kemudian langsung menutup pintu ruang rapat.

Andri kemudian berorasi di luar ruang rapat; menyampaikan penolakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan atas revisi UU TNI yang dilaksanakan secara tertutup.

"Tolak revisi UU TNI. Hentikan bapak ibu," teriak Andri.

Kepada awak media yang meliput, Andri mempertanyakan alasan rapat digelar secara tertutup.

"Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan undang-undang TNI dilakukan secara tertutup," ujar Andri.

Koalisi Masyarakat Sipil, kata Andri, sudah mengirimkan surat terbuka kepada DPR agar pembahasan RUU TNI ditunda. Sebab, mereka menilai pembahasaan RUU ini akan mengembalikan Dwi Fungsi TNI.

Baca Juga: Siap Kebut RUU TNI, DPR Masih Tunggu Sikap Empat Menteri, Siapa Saja?

Desak Rapat Dihentikan

"Kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwi fungsi militer," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa revisi UU TNI tidak sesuai dengan amanat reformasi yang dengan tegas menyatakan cabut dwifungsi TNI.

"Dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," tegas Andri.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin membantah adanya anggapan bahwa legislator dan pemerintah terburu-buru membahas RUU TNI.

Dia mengeklaim bahwa Komisi I DPR hanya ingin segera menyelesaikan tugas.