Dari Sekutu Jadi Rival, Kronologi Panasnya Perseteruan Jokowi vs PDIP

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara mengenai hubungan yang semakin memanas antara partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengingat bahwa saat ini adalah bulan suci Ramadan.

"Di bulan Ramadan ini, marilah kita semua menahan diri, mendinginkan suasana, dan tidak memperkeruh keadaan," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ketegangan antara PDIP dan Jokowi Bukanlah Hal Baru

Hubungan keduanya mulai merenggang menjelang Pemilu 2024, terutama setelah Jokowi dinilai lebih memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan kepada calon yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Awalnya, PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada April 2023 tanpa melibatkan Jokowi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan ini disinyalir sebagai awal dari renggangnya hubungan antara presiden dan partai yang telah mengusungnya dalam dua pemilu sebelumnya.

Gibran Maju jadi Capres

Hubungan semakin merenggang saat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju.

Terlebih, Gibran saat itu juga merupakan kader PDIP, Gibran juga dituding menggunakan kekuasaan Ayah dan pamannya untuk bisa sampai pada posisi capres.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap PDIP, yang akhirnya harus berhadapan dengan kandidat dari koalisi yang didukung Jokowi.

Baca Juga: Profil Ferlan Juliansyah: Lulusan SMA yang Terjerat Suap Proyek Miliaran di OKU

PDIP Kerap Mengkritik Jokowi

Perseteruan semakin meruncing ketika PDIP kerap mengkritik kebijakan Jokowi, terutama mengenai netralitas pemilu dan dugaan intervensi kekuasaan dalam kontestasi politik.

Sejumlah elite PDIP, termasuk Sekjen Hasto Kristiyanto, beberapa kali melontarkan pernyataan yang mengindikasikan ketidakpuasan terhadap arah politik Jokowi yang dianggap semakin menjauh dari partai yang membesarkannya.

Di sisi lain, pihak Jokowi juga tak tinggal diam, dengan beberapa pejabat dan pendukungnya mengisyaratkan bahwa PDIP terlalu dominan dalam mengontrol kebijakan politik nasional.

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa di tengah ketegangan ini, semua pihak harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan politik justru merugikan masyarakat luas," tambahnya.

Konflik Masuk Babak Baru?

Sementara itu, Pengamat politik Yusak Farhan memperkirakan konflik ini akan terus memasuki babak baru yang lebih intens dan berpotensi berujung pada saling membuka kasus.