"Melihat eskalasi yang terjadi, perang terbuka antara Jokowi dan PDIP kemungkinan akan terus berlanjut. Tidak menutup kemungkinan akan ada upaya saling membongkar kasus di masa mendatang," ujar Yusak dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).
Menurut Yusak Farhan, apabila konflik ini terus berlanjut ke tahap saling membongkar kasus, maka peta politik Indonesia akan mengalami guncangan besar.
Salah satu pihak yang bisa terkena dampaknya adalah Prabowo Subianto, yang berpeluang besar menjadi presiden mendatang.
"Jika konflik ini tidak segera diredam, Prabowo akan berada dalam posisi sulit. Ia harus menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Jika Jokowi dan PDIP benar-benar saling membuka borok, maka stabilitas politik pemerintahan berikutnya bisa terganggu," jelasnya.
Selain itu, Yusak menilai bahwa konflik ini bisa berimbas pada dinamika di parlemen. PDIP sebagai partai terbesar di DPR masih memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan.
Jika hubungan dengan pemerintahan mendatang terus memanas, bisa jadi PDIP akan mengambil sikap oposisi yang lebih keras terhadap kebijakan eksekutif.
Upaya Rekonsiliasi atau Semakin Panas?
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda konkret dari kedua pihak untuk meredakan ketegangan.
Beberapa elite politik menyarankan agar ada upaya rekonsiliasi guna menghindari polarisasi lebih lanjut di masyarakat.
Namun, dengan berbagai dinamika yang terjadi, kecil kemungkinan bahwa PDIP dan Jokowi akan segera berdamai.
Baca Juga: Profil Ferlan Juliansyah: Lulusan SMA yang Terjerat Suap Proyek Miliaran di OKU
"Kemungkinan besar konflik ini akan terus berlanjut hingga pelantikan pemerintahan baru. Bahkan setelah itu, kita bisa melihat bagaimana perseteruan ini berkembang di berbagai level politik, termasuk dalam isu hukum dan kebijakan publik," tambah Yusak.
Publik kini menanti bagaimana langkah selanjutnya dari kedua belah pihak. Apakah akan ada titik temu yang dapat meredakan ketegangan? Ataukah justru pertarungan politik ini akan semakin sengit, berimbas pada stabilitas pemerintahan yang akan datang?
Berita Terkait
-
Profil Ferlan Juliansyah: Lulusan SMA yang Terjerat Suap Proyek Miliaran di OKU
-
Geram Puan Maharani, Minta Eks Kapolres Ngada Harus Dipecat dan Dihukum Berat
-
Puan soal PDIP - Jokowi Memanas: Tak Ada Manusia Sempurna, Semua Pasti Punya Masa Lalu
-
Jokowi Vs PDIP Makin Panas, Puan Minta Semua Tahan Diri: Ingat Ini Bulan Ramadan
-
Wapres Gibran Bagi-bagi Skincare ke Anak Sekolah, Roy Suryo: Mendidik Hedon
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum