Suara.com - Hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kian meruncing. Jokowi, yang awalnya dibesarkan secara politik oleh PDIP, kini beseberangan dengan partai tersebut.
Kekinian, Jokowi bahkan menyatakan kalau kesabarannya bisa saja habis karena merasa terus difitnah oleh PDIP.
Pernyataan itu diperkuat oleh kelompok relawan Jokowi, Projo, yang menegaskan bahwa jika benar kesabaran Jokowi habis, maka bisa saja menghancurkan PDIP.
Melihat perubahan hubungan antara Jokowi dengan PDIP, psikolog politik Wawan Kurniawan menjelaskan bahwa fenomena tersebut dapat dilihat dari sudut pandang role conflict dan perceived betrayal.
Sejak awal, Jokowi memang kader yang dibesarkan oleh PDIP. Namun, seiring waktu, posisinya sebagai presiden semakin kuat secara independen, sehingga muncul role conflict atau konflik peran antara loyalitasnya terhadap partai dan kepentingannya sebagai pemimpin nasional.
"Dari sudut pandang PDIP, Jokowi mungkin dianggap "meninggalkan rumah lamanya", terutama ketika ia terlihat mendukung figur di luar garis partai. Misalnya, dukungan diam-diam terhadap pasangan Prabowo-Gibran," jelas Wawan kepada Suara.com, dihubungi Selasa (18/3/2025).
Secara psikologis, tindakan itu sebenarnya menciptakan persepsi pada PDIP kalau Jokowi melakukan pengkhianatan atau perceived betrayal yang memperlebar jarak emosional dan politik antara keduanya.
Menurut Wawan, fenomena itu juga bisa dipahami sebagai upaya Jokowi membuktikan dirinya bukan lagi sekadar kader partai, tetapi pemimpin dengan kekuatan politik sendiri.
"Bentuk pembuktian otonomi Jokowi, bahwa ia bukan lagi "boneka partai", tetapi pemimpin yang memiliki modal politik sendiri, baik dalam bentuk dukungan massa maupun jejaring kekuasaan," jelasnya.
Baca Juga: Perseteruan Jokowi-PDIP Bisa Berlanjut ke Saling Bongkar Kasus, Pengamat: Prabowo yang Repot
Respons Jokowi
Sebelumnya, Jokowi melontarkan pernyataan yang menunjukan kalau dirinya merasa terus disudutkan oleh sejumlah politisi PDIP. Jokowi mengaku kalau kesabaran ada batasnya. Ia bahkan menyebut kabar tersebut tidak benar.
"Enggak ada, ya harusnya disebutkan siapa, begitu loh biar jelas. Enggak ada," ujar Jokowi baru-baru ini.
Peristiwa terbaru adalah kabar tentang utusan misterius yang mengancam melakukan kriminalisasi kalau tidak mengembalikan status Jokowi sebagai kader PDIP.
Jokowi mempertanyakan apa kepentingannya mengirim utusan ke PDIP yang meminta supaya dirinya tak dipecat.
"Lha apa, kepentingannya apa saya mengutus untuk itu," tanya dia.
Berita Terkait
-
Hotel Fairmont Sering Dikunjungi Keluarga Jokowi, Publik Curiga: Tempat Persembunyian?
-
Dari Sekutu Jadi Rival, Kronologi Panasnya Perseteruan Jokowi vs PDIP
-
Puan soal PDIP - Jokowi Memanas: Tak Ada Manusia Sempurna, Semua Pasti Punya Masa Lalu
-
Jokowi Vs PDIP Makin Panas, Puan Minta Semua Tahan Diri: Ingat Ini Bulan Ramadan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian