Pernyataan yang menyudutkan Jokowi sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus di sela-sela acara konferensi pers yang digelar di DPP PDIP Jakarta, Rabu (12/3) lalu.
Dedy mengatakan, bahwa ada pihak yang berupaya meminta supaya Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto segera dipecat dan memulihkan keanggotaan Jokowi.
Pernyataan ProJo
Seperti diberitakan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Pro Jokowi (Projo) Freddy Damanik menanggapi soal pernyataan politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli soal sikap kontroversi presiden ke-7, Joko Widodo.
Kontroversi ini karena Jokowi mengaku hanya bisa diam saat dicela. Namun menurut PDIP, Jokowi selalu menanggapi ke media. Bahkan layaknya minum obat, bisa tiga kali dalam sehari.
Menurut Freddy, kesabaran seseorang memiliki batas. Tidak mungkin seseorang hanya diam secara terus menerus, meski telah dihina, dicela, bahkan difitnah.
“Faktanya selama ini memang beliau selalu diam setiap dicela, dihina, difitnah, tapi semua orang mempunyai batas kesabaran, termasuk seorang Jokowi yang juga merupakan manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran,” kata Freddy, saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
Freddy kemudian menilai PDIP telah di luar batas. Ia menganggap PDIP sudah sangat keterlaluan terhadap mantan kadernya tersebut.
“Kami melihat PDIP sudah sangat keterlaluan kepada Jokowi, PDIP lupa bahwa Jokowi adalah Presiden 2 periode yang banyak pendukung dan dicintai rakyat,” jelasnya.
Baca Juga: Perseteruan Jokowi-PDIP Bisa Berlanjut ke Saling Bongkar Kasus, Pengamat: Prabowo yang Repot
Freddy kemudian juga menyinggung soal Pilpres 2024. PDIP yang saat itu mengusung Ganjar-Mahfud harus menelan pil pahit lantaran kalah dalam perolehan suara.
“Lihat saja di Pilpres 2024 begitu Jokowi memainkan kekuatannya maka calon PDIP langsung terkapar hanya dapat 16 persen,” katanya.
Ia kemudian menyebut jika PDIP masih terus mengganggu Jokowi maka bisa saja ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu bakal melakukan perlawanan dengan menghancurkan PDIP dengan caranya.
“Sekarang kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara caranya, walaupun beliau sudah tidak Presiden lagi," kata dia.
Berita Terkait
-
Hotel Fairmont Sering Dikunjungi Keluarga Jokowi, Publik Curiga: Tempat Persembunyian?
-
Dari Sekutu Jadi Rival, Kronologi Panasnya Perseteruan Jokowi vs PDIP
-
Puan soal PDIP - Jokowi Memanas: Tak Ada Manusia Sempurna, Semua Pasti Punya Masa Lalu
-
Jokowi Vs PDIP Makin Panas, Puan Minta Semua Tahan Diri: Ingat Ini Bulan Ramadan
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check