Sikap Megawati Soal RUU TNI, Utut Adianto: Kalau Ibu, Minta Jangan Kembali ke Orba

Perjalanan RUU TNI sebelumnya penuh dengan kontroversi. Puncaknya pada saat rapat yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu (18/3/2025) lalu.

Digeruduk Aktivis

Saat itu ruang rapat yang digelar tertutup digeruduk aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi sektor Keamanan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi sektor Keamanan yang direpresentasikan Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus memasuki ruangan rapat.

"Selamat sore Bapak Ibu, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, kami menuntut agar RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini dilaksanakan tertutup bapak ibu," teriaknya.

Belum selesai berorasi, Andri langsung ditarik petugas keamanan hingga terjungkal. Petugas keamanan kemudian langsung menutup pintu ruang rapat.

Andri kemudian berorasi di luar ruang rapat; menyampaikan penolakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan atas revisi UU TNI yang dilaksanakan secara tertutup.

"Tolak revisi UU TNI. Hentikan bapak ibu," teriak Andri.

Kepada awak media yang meliput, Andri mempertanyakan alasan rapat digelar secara tertutup.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Protes ke Polda Metro Jaya: Ada Upaya Pembungkaman Kritik RUU TNI

"Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan undang-undang TNI dilakukan secara tertutup," ujar Andri.

Koalisi Masyarakat Sipil, kata Andri, sudah mengirimkan surat terbuka kepada DPR agar pembahasan RUU TNI ditunda. Sebab, mereka menilai pembahasaan RUU ini akan mengembalikan Dwi Fungsi TNI.

"Kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwi fungsi militer," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa revisi UU TNI tidak sesuai dengan amanat reformasi yang dengan tegas menyatakan cabut dwifungsi TNI.

"Dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," tegas Andri.