Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mengunjungi fasilitas pengolahan sampah berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara pada Kamis (20/3/2025).
Hal ini dilakukan usai ada keluhan warga setempat soal bau tak sedap.
Masalah aroma tak sedap ini berulang kali dikeluhkan warga sekitar RDF Rorotan. Terbaru, seorang anak mengirimkan surat ke Ketua RT setempat mengenai keluhan atas bau sampah.
Bahkan, bocah itu mengaku sampai tak nafsu makan karena bau sampah yang sampai ke rumahnya setiap hari.
"Sekarang ini lagi ribut urusan (RDF) Rorotan karena bau memang bau dan saya besok akan ke sana," ujar Pramono di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2025).
Pramono mengatakan, peninjauan langsung ini penting agar ia merasakan apakah aroma sedap itu benar-benar disebabkan operasional RDF. Setelahnya ia ingin mencari solusi dari persoalan itu.
"Saya ingin melihat secara langsung apa yang menjadi akar persoalannya," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung soal sampah yang dihasilkan Jakarta setiap harinya mencapai 8 ribu ton. Karena itu, perlu fasilitas pengolahan sampah yang bisa mengurangi tonase sampah.
Saat ini, Jakarta punya dua RDF di Bantargebang dan Rorotan yang masih dalam tahap uji coba.
Baca Juga: Kembalikan Jumlah Penerima Seperti Era Anies, Pramono Janji Cairkan KJP Sebelum Lebaran
Ia pun menyebut perlunya berbagai inovasi seperti pembuatan Intermediate Treatment Facility (ITF), pengolah sampah jadi tenaga listrik ke depannya.
"Saya yakin ini menjadi keberuntungan bagi warga Jakarta karena apa? Menyelesaikan pembuat pembangkit listrik sampah itu akan menjadi mudah dan banyak sekali investor yang mau," ucapnya.
Karena itu, ia mengaku akan mengupayakan pembuatan ITF atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ke depannya. Asalkan, persoalan tipping fee atau biaya yang harus dibebankan ke Pemerintah Daerah atas tonase sampah yang diolah bisa ditiadakan.
"Saya yakin saya akan bisa segera menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Jakarta dan saya berani mengambil risiko untuk itu selama tidak diambil sesen pun untuk pribadi dan ini benar-benar untuk menyelesaikan persoalan sampah," ungkapnya.
"Kita buat transparant terbuka dalam proses kita libatkan aparat tenaga hukum untuk mengawasi kami semuanya," tambah Pramono memungkasi.
Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tak memberikan kompensasi kepada warga Rorotan, Jakarta Utara atas aroma tak sedap yang berasal dari operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Berita Terkait
-
Minta Tipping Fee Diturunkan Depan Zulhas dan Pratikno, Pramono Mau Lanjutkan ITF Sunter?
-
Ada Tambahan 27 Bus! Pendaftaran Mudik Gratis Jakarta Gelombang 2 Dibuka Besok
-
Bukber di Markas Golkar DKI, Pramono Curhat Masa Kampanye Pilkada: Lewat Sini Saya Deg-degan!
-
Mantan Orang Dekat Sri Mulyani jadi Stafus Pramono Anung di DKI Jakarta
-
Curhat Ngalah sama Istri, Pramono Siap Tidur di Rumah Dinas Gubernur Jakarta
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?