Respons Kabar 40 Juta Piring China Diimpor untuk MBG, Kepala BGN Bilang Begini

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons laporan Indonesia Business Post terkait impor 40 juta piring stainless steel dari China untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan angka 40 juta peralatan makan plat baja antikarat tersebut berlebihan. Sebab, kata dia, penerima manfaat MBG sejauh ini baru memasuki 3 juta orang. Berbanding jauh dari angka piring stainless steel produk China yang disebut akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

"Penerima manfaat saja baru masuk 3 juta dan ketersediaanya tidak melimpah. Jadi angka itu saya yakin berlebihan," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (20/3/2025).

Dadan menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam hal penyediaan produk impor untuk kebutuhan program MBG tersebut.

"Saya kira jumlah itu terlalu fantastis. Sejauh ini BGN tidak terlibat untuk hal-hal seperti itu," kata Dadan.

Kendati begitu, ia tidak menampik adanya informasi mengenai produk impor yang tertahan di pelabuhan karena terhambat perkara administrasi. Hal ini disampaikan Dadan menanggapi laporan yang menyebut adanya kemungkinan piring stainless steel tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Saya dengar ada yang tertahan di pelabuhan karena tidak tertib administrasi," ujarnya.

Adapun Dadan memastikan pemerintah akan mengutamakan pasokan dari dalam negeri untuk memenuhi pelaksanaan program MBG. Menurutnya saat ini produksi dalam negeri bisa ditingkatkan seiring banyaknya permintaan mengenai peralatan makan untuk program MBG.

"Industri dalam negeri mulai banyak, jadi pasti untuk jumlah besar akan dipasok industri dalam negeri. Sebelum MBG ada, food tray tersebut adalah barang dagangan biasa. Industri dalam negeri belum produksi karena permintaan pasar rendah. Sekarang meningkat tajam yang membuat Industri dalam negeri yakin," tutur Dadan.

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, KBF Indonesia Mulai Jalankan Makan Bergizi Gratis di Papua

40 Juta Piring Impor

Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.

Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.

"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.

Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.

"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.

Via Jalur Ilegal

Ironisnya, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan banyak dari impor barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan perhitungannya, ada sekira bea masuk 10 persen dan PPN 11 persen yang tidak dibayarkan yang menyebabkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan signifikan.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa transaksi pelat impor tersebut sering dilakukan secara tunai tanpa faktur, sehingga membuat penegakan pajak semakin sulit.

Lantaran itu, pengusaha tersebut meminta pemangku kebijakan mempertimbangkan strategi yang mendukung produsen lokal, seperti insentif pajak atau persyaratan kandungan lokal.

"Kita membutuhkan kebijakan yang memberdayakan industri kita sendiri, bukan memberikan peluang bisnis kepada produsen asing," ujarnya.