Mengenal KIPI, Kawasan Industri Hijau di Kaltara yang Digadang-gadang Terbesar di Dunia

Suara.com - Indonesia digadang-gadang akan memiliki kawasan industri hijau terbesar di dunia dalam waktu dekat.

Pernyataan itu sempat diumumkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Februari 2023 lalu.

Adapun, kawasan tersebut merujuk pada Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIPI) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Lantas apa itu KIPI?

Jokowi mengungkapkan KIPI diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia sekaligus menjadi masa depan Indonesia dalam pengembangan industri energi hijau.

Kawasan yang berlokasi di Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, Kaltara ini memiliki luas 13.000 hektare.

Menurut Jokowi, kawasan industri tersebut dipersiapkan untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik, petrokimia, dan aluminium pertama.

"Kita harapkan didukung oleh energi hijau, energi terbarukan, dan tenaga air dari Sungai Mentarang dan Sungai Kayan di provinsi ini," kata Jokowi saat meninjau kawasan KIPI di Kabupaten Bulungan, Selasa (28/02/2021) silam.

Jokowi juga menyampaikan, KIPI adalah masa depan Indonesia agar industri terkait produk hijau dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

Baca Juga: Besok Prabowo Kunker ke Jateng, Resmikan KEK Industropolis Batang

Menurut laporan, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mangkupadi di Bulungan, Kalimantan Utara, yang diusulkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) direncanakan akan selesai pada tahun 2026 hingga 2027.

Nantinya, KIPI ini diharapkan dapat menyerap 140.796 tenaga kerja dan merealisasikan investasi Rp 504 miliar.

Bagaimana progres terkini dari KIPI?

Di tahun 2025 ini, PT Alam Tri Bangun Indonesia yang merupakan anak usaha dari Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang dimiliki oleh Boy Thohir mengumumkan rencana mengakuisisi KIPI.

Smelter ADMR, anak usaha ADRO disebut akan didirikan di area KIPI supaya bisa memenuhi target rampung pada akhir 2025.

Di sisi lain, proyek KIPI ini juga menjadi pro kontra karena ditentang oleh Koalisi Masyarakat Sipil SETARA (Selamatkan Kalimantan Utara) yang terdiri dari NUGAL Institute, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL), Greenpeace Indonesia, Celios, EN, dan JATAM Kaltim.