Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pemerintah menyiapkan dua opsi dalam menyediaan guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsi pertama, guru ASN yang diberikan tugas secara langsung, kedua guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru. Gus Ipul menyampaikan kalau kedua opsi tersebut masih dalam pembahasan.
"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," ujarnya saat di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satuan tugas (Satgas) dari program tersebut dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Gus Ipul juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.
"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kami 'keroyokan," jelasnya.
Saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Terkait penyediaan sarana prasarana juga dilakukan oleh Kementerian PU, bukan Kementerian Sosial.
Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," ucapnya.
Baca Juga: Ogah Dicap Antikritik, Pesan Prabowo ke Menteri di Kabinet: Jangan Ada Asumsi Negatif, Gak Bagus!
60 Ribu Guru
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menyiapkan 60 ribu guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang akan berbasis asrama. Sejauh ini sudah ada 50 Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai rapat dengan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Cakm Imin.
Terkait skema perekrutan guru, Imin menyampaikan hal itu masih dalam pembahasan.
"Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Imin.
Berita Terkait
-
Ogah Dicap Antikritik, Pesan Prabowo ke Menteri di Kabinet: Jangan Ada Asumsi Negatif, Gak Bagus!
-
Soal 'Dimasak Aja' usai Tempo Diteror Kepala Babi, Hasan Nasbi Kontra Prabowo Penyayang Binatang?
-
Sebut Jubir Prabowo Konyol, TB Hasanuddin Kecam Guyonan Hasan Nasbi: Siapa Mau Makan Daging Busuk?
-
Hasan Nasbi Nirempati soal Teror Babi di Tempo, Celetukan 'Dimasak Aja' Coreng Prabowo: Memalukan!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing