Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pemerintah menyiapkan dua opsi dalam menyediaan guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsi pertama, guru ASN yang diberikan tugas secara langsung, kedua guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru. Gus Ipul menyampaikan kalau kedua opsi tersebut masih dalam pembahasan.
"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," ujarnya saat di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satuan tugas (Satgas) dari program tersebut dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Gus Ipul juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.
"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kami 'keroyokan," jelasnya.
Saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Terkait penyediaan sarana prasarana juga dilakukan oleh Kementerian PU, bukan Kementerian Sosial.
Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," ucapnya.
Baca Juga: Ogah Dicap Antikritik, Pesan Prabowo ke Menteri di Kabinet: Jangan Ada Asumsi Negatif, Gak Bagus!
60 Ribu Guru
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menyiapkan 60 ribu guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang akan berbasis asrama. Sejauh ini sudah ada 50 Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai rapat dengan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Cakm Imin.
Terkait skema perekrutan guru, Imin menyampaikan hal itu masih dalam pembahasan.
"Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Imin.
Berita Terkait
-
Ogah Dicap Antikritik, Pesan Prabowo ke Menteri di Kabinet: Jangan Ada Asumsi Negatif, Gak Bagus!
-
Soal 'Dimasak Aja' usai Tempo Diteror Kepala Babi, Hasan Nasbi Kontra Prabowo Penyayang Binatang?
-
Sebut Jubir Prabowo Konyol, TB Hasanuddin Kecam Guyonan Hasan Nasbi: Siapa Mau Makan Daging Busuk?
-
Hasan Nasbi Nirempati soal Teror Babi di Tempo, Celetukan 'Dimasak Aja' Coreng Prabowo: Memalukan!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO