Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Puan Maharani mengingatkan pada pemerintah dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Menurutnya, jangan sampai tunggu viral di media sosial baru bergerak.
Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
"Kehidupan berdemokrasi kita pada saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara, Oleh karena negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan aspirasi rakyat dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat," kata Puan.
Menurutnya negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat dan mensejahterakan rakyat.
"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama, tetapi bagi kita DPR RI dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," katanya.
Untuk itu, Puan meminta komitmen DPR untuk bisa merespon cepat persoalan rakyat. Menurutnya, jangan hanya menunggu viral baru bergerak.
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara," katanya.
"Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik, kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas, niat baik saja tidak cukup dlm membuat kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan kewenangannya. Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang bener dan bukannya malah membenarkan yang bias," Puan menambahkan.
Dihadiri 248 Dewan
Baca Juga: Ampuh seperti Botox? Membedah Morning Routine Ashton Hall: Oleskan Kulit Pisang ke Wajah
DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Namun rapat ini hanya dihadiri oleh 248 anggota dewan saja.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat paripurna.
Menurut Puan ada 248 anggota yang hadir fisik, sementara 45 orang dinyatakan izin.
"Menurut catatan dari Sekretariat DPR RI, daftar hadir pada pembukaan rapat paripurna hari ini, telah ditanda tangani oleh 293 orang anggota, hadir 248, izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan.
Sementara itu, rapat dinyatakan tetap kuorum dan dinyatakan tetap akan berlangsung. Salah satu agendanya adala mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami pimpinan DPR RI membuka paripurna DPR RI yang ke-16 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Berita Terkait
-
Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Cuma Dihadiri 248 Anggota DPR RI, Banyak 'Kursi Kosong'
-
DPR Terima Supres Prabowo soal Penunjukan Wakil Pemerintah Bahas Revisi KUHAP, Puan Bilang Begini
-
Viral Surat Mengaku dari Polisi Minta 'Jatah Lebaran' ke Warga, Polri Langsung Selidiki
-
Puan Desak Pemerintah Lindungi Guru dan Nakes di Papua Pasca-Serangan KKB Maut
-
Soal Anak Presiden RI Kumpul Bareng, PAN: Hindari Kegaduhan, Bangun Bangsa
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!