Suara.com - Kelompok oposisi Myanmar yang tergabung dalam Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) mengumumkan gencatan senjata sebagai respons atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang negara tersebut pada Jumat (28/3).
Keputusan ini diambil untuk memungkinkan operasi penyelamatan korban berjalan tanpa hambatan, mengingat dampak gempa yang begitu luas menghancurkan pemukiman, infrastruktur, serta menyebabkan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah yang masih terus bertambah.
Gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada 30 Maret dan berlangsung selama dua pekan ke depan, memberi ruang bagi tim penyelamat untuk mengevakuasi korban serta menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak.
Pengumuman gencatan senjata ini menandai langkah langka dalam konflik berkepanjangan antara NUG dan rezim militer yang telah berlangsung sejak kudeta 2021.
Meski situasi politik di Myanmar masih dipenuhi ketegangan, dampak bencana alam ini mendorong oposisi untuk mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan.
Sejumlah kelompok etnis bersenjata yang beraliansi dengan NUG juga dikabarkan akan menghormati gencatan senjata ini dan turut serta dalam upaya penyelamatan serta distribusi bantuan.
Namun, di tengah langkah ini, masih menjadi tanda tanya apakah junta militer Myanmar akan mengambil langkah serupa atau justru tetap melanjutkan operasinya di berbagai wilayah konflik.
Sementara itu, organisasi kemanusiaan dan badan PBB menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan guna mencegah semakin parahnya krisis pascagempa.
Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal kini menghadapi kesulitan besar, terutama di daerah pedesaan yang terpencil dan sulit dijangkau.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Myanmar Naik Jadi 1.700, Pusat Kremasi di Mandalay Sampai Kewalahan
Dengan adanya gencatan senjata ini, diharapkan bantuan dapat segera tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan, serta mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar di Myanmar.
Menurut laporan media Myanmar Now pada Ahad (30/3), NUG, yang dibentuk oleh anggota legislatif yang tersingkir akibat kudeta militer pada Februari 2021 tersebut, akan mengirimkan personel Gerakan Pembangkangan Sipil untuk membantu operasi penyelamatan di daerah-daerah di bawah kendali junta.
Gerakan sipil itu beranggotakan pegawai negeri dan individu profesional pro-demokrasi yang menjadi bagian penting dalam perlawanan terhadap rezim militer Myanmar.
Namun, NUG memberi syarat supaya pihak militer memastikan keselamatan personel tersebut dan tidak melakukan penahanan.
Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar.
Tag
Berita Terkait
-
Korban Tewas Gempa Myanmar Naik Jadi 1.700, Pusat Kremasi di Mandalay Sampai Kewalahan
-
Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Thailand Turut Diguncang Gempa Myanmar
-
Indonesia Gerak Cepat, Kirim Tim SAR dan Bantuan Medis ke Myanmar Pasca Gempa Dahsyat
-
Korban Gempa Myanmar Sentuh 1000 Jiwa Lebih, Kondisi Memprihatinkan
-
Gempa Myanmar, Korban Tewas Lebih dari 1.000 Orang, 2.300 Lainnya Luka-luka
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau