Suara.com - Kelompok oposisi Myanmar yang tergabung dalam Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) mengumumkan gencatan senjata sebagai respons atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang negara tersebut pada Jumat (28/3).
Keputusan ini diambil untuk memungkinkan operasi penyelamatan korban berjalan tanpa hambatan, mengingat dampak gempa yang begitu luas menghancurkan pemukiman, infrastruktur, serta menyebabkan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah yang masih terus bertambah.
Gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada 30 Maret dan berlangsung selama dua pekan ke depan, memberi ruang bagi tim penyelamat untuk mengevakuasi korban serta menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak.
Pengumuman gencatan senjata ini menandai langkah langka dalam konflik berkepanjangan antara NUG dan rezim militer yang telah berlangsung sejak kudeta 2021.
Meski situasi politik di Myanmar masih dipenuhi ketegangan, dampak bencana alam ini mendorong oposisi untuk mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan.
Sejumlah kelompok etnis bersenjata yang beraliansi dengan NUG juga dikabarkan akan menghormati gencatan senjata ini dan turut serta dalam upaya penyelamatan serta distribusi bantuan.
Namun, di tengah langkah ini, masih menjadi tanda tanya apakah junta militer Myanmar akan mengambil langkah serupa atau justru tetap melanjutkan operasinya di berbagai wilayah konflik.
Sementara itu, organisasi kemanusiaan dan badan PBB menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan guna mencegah semakin parahnya krisis pascagempa.
Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal kini menghadapi kesulitan besar, terutama di daerah pedesaan yang terpencil dan sulit dijangkau.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Myanmar Naik Jadi 1.700, Pusat Kremasi di Mandalay Sampai Kewalahan
Dengan adanya gencatan senjata ini, diharapkan bantuan dapat segera tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan, serta mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar di Myanmar.
Menurut laporan media Myanmar Now pada Ahad (30/3), NUG, yang dibentuk oleh anggota legislatif yang tersingkir akibat kudeta militer pada Februari 2021 tersebut, akan mengirimkan personel Gerakan Pembangkangan Sipil untuk membantu operasi penyelamatan di daerah-daerah di bawah kendali junta.
Gerakan sipil itu beranggotakan pegawai negeri dan individu profesional pro-demokrasi yang menjadi bagian penting dalam perlawanan terhadap rezim militer Myanmar.
Namun, NUG memberi syarat supaya pihak militer memastikan keselamatan personel tersebut dan tidak melakukan penahanan.
Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar.
Tag
Berita Terkait
-
Korban Tewas Gempa Myanmar Naik Jadi 1.700, Pusat Kremasi di Mandalay Sampai Kewalahan
-
Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Thailand Turut Diguncang Gempa Myanmar
-
Indonesia Gerak Cepat, Kirim Tim SAR dan Bantuan Medis ke Myanmar Pasca Gempa Dahsyat
-
Korban Gempa Myanmar Sentuh 1000 Jiwa Lebih, Kondisi Memprihatinkan
-
Gempa Myanmar, Korban Tewas Lebih dari 1.000 Orang, 2.300 Lainnya Luka-luka
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit
-
Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran