Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menanggapi adanya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam struktur Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara.
Dia menilai KPK seharusnya berada di luar struktur Danantara sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan.
"Seharusnya dia tetap ada di luar tetapi harus diberi akses. Akses untuk apa? Akses untuk dapat melakukan pengawasan. Misalnya dari sisi auditnya, dari sisi laporan-laporannya, seharusnya KPK diberikan akses," kata Zaenur dalam keterangannya, Selasa (1/4/2025).
Zaenur mengatakan bila KPK berada di dalam struktur Danantara, konflik kepentingan rawan terjadi. Dengan begitu, dia menilai akan muncul masalah baru.
"Kalau suatu saat terjadi tindak pidana korupsi, padahal dia menjadi bagian dari Dananrara itu sendiri, mau bagaimana? Itu potensi kepentingan yang sangat jelas," ujar Zaenur.
Lebih lanjut, Zaenur menyebut seharusnya Komite Pengawasan dan Akuntabilitas diisi oleh profesional yang ditunjuk untuk bekerja melakukan pengawasan secara waktu penuh.
"Bukan exofficio hanya ditempel ini," tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara atau CEO, Rosan Perkasa Roeslani, mengumumkan daftar pengurus yang akan mengkomandoi Danantara. Banyak nama-nama yang sebelumnya berhembus di publik masuk dalam struktur kepengurusan lembaga sovereign fund ini.
Rosan mengaku, pihaknya bersama Direktur Operasional Dony Oskaria dan Direktur Investasi Pandu Patria Sjahrir merasa kesulitan untuk memilih siapa-siapa saja yang masuk struktur pengurus.
Baca Juga: Kasus Dana Iklan BJB, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa Setelah Lebaran, Apa Saja yang Disiapkan KPK?
"Ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya, dan mempunyai track record yang jelas, yang bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah," ujarnya dalam konferensi pers di Financial Hall Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dalam pemilihan struktur, Rosan juga dibantu oleh perusahaan perekrutan atau headhunter dalam negeri maupun dalam negeri. Selain itu, pemilihan ini juga melalui seleksi yang begitu ketat.
"Tim-tim yang menurut kami yang tentunya nanti dari teman-teman media atau publik bisa melihat adalah tim yang telah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh Headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini," ucap dia.
"Kami pun harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya mereka ekspertis dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Salah satu tugas utama adalah pengabdian kepada negara dan bangsa," sambung dia.
Adapun berikut Struktur Pengurus Danantara:
- Kepala BPI Danantara/CEO: Rosan Perkasi Roeslani
- Direktur Holding Operasional/COO: Dony Oskaria
- Direktur Holding Investasi/CIO:Pandu Patria Sjahrir
Dewan Pengawas
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil