PM Malaysia Serukan Persatuan ASEAN Hadapi Tarif Dagang AS yang Mengguncang Ekonomi Regional

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu menghadapi dampak tarif besar-besaran yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Kebijakan tarif yang menargetkan baik sekutu maupun rival ini telah memicu gejolak di pasar saham global dan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pemerintah dunia, termasuk kawasan ASEAN.

Dalam pidatonya di rapat staf departemen perdana menteri, Anwar menegaskan pentingnya solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN yang memiliki populasi gabungan 640 juta jiwa dan kekuatan ekonomi yang signifikan.

“Kita harus berdiri teguh bersama sebagai ASEAN. Dengan kekuatan kolektif kita, kita bisa menghadapi tantangan ini,” ujarnya pada Senin.

Malaysia, yang tahun ini memegang kursi ketua ASEAN, berencana memfasilitasi diskusi mendalam melalui pertemuan para menteri ekonomi Asia Tenggara pada hari Kamis mendatang untuk merumuskan strategi bersama.

Tarif AS yang diberlakukan minggu lalu memberikan pukulan berat bagi beberapa negara ASEAN.

Vietnam, sebagai salah satu produsen terbesar dunia, dikenakan tarif sebesar 46% atas ekspornya ke AS.
Kamboja, yang dikenal sebagai pusat produksi pakaian murah untuk merek-merek Barat, menghadapi bea masuk sebesar 49%.

Sementara itu, Malaysia, ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, dikenakan tarif yang relatif lebih rendah, yakni 24%.

Sedangkan untuk Indonesia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berdasarkan kebijakan terbaru Presiden Donald Trump adalah 32 persen.

Baca Juga: Mendadak Dijemput Prabowo di Bengkulu, Agung Surahman Minta Maaf: Diluar Dugaan Saya

Ini merupakan bagian dari tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April 2025, sebagai respons terhadap klaim AS bahwa Indonesia mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang Amerika.

Di tengah situasi ini, Malaysia dan anggota ASEAN lainnya memilih untuk tidak membalas tarif AS dengan kebijakan serupa.

Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, dalam konferensi pers menegaskan bahwa dua kesalahan tidak akan menghasilkan kebenaran.

"Kami harus tetap tenang demi mencegah eskalasi yang bisa memicu perang dagang, yang jelas tidak akan menguntungkan ekonomi global.” tegasnya.

Langkah Malaysia untuk memimpin respons kolektif ASEAN ini muncul di saat ketegangan perdagangan global meningkat.

Anwar menambahkan bahwa prioritas pemerintahannya adalah menjalin komunikasi erat dengan negara-negara tetangga untuk memastikan kawasan tetap kompetitif dan stabil di tengah guncangan ekonomi yang tak terduga ini.

Pertemuan mendatang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan strategis yang memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Sejauh ini, lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai perundingan perdagangan menyusul pengumuman tarif impor besar-besaran oleh Presiden AS Donald Trump, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett.

Pernyataan ini disampaikan Hassett dalam wawancara di acara This Week ABC News pada hari Minggu, saat pejabat tinggi AS berupaya meredam kekhawatiran global atas kebijakan tarif yang telah mengguncang pasar saham dunia.

Tarif baru yang diumumkan Trump pada hari Rabu lalu memicu reaksi berantai, termasuk pungutan balasan dari Tiongkok dan penurunan saham AS sebesar 10% dalam dua hari—penurunan terburuk sejak krisis COVID-19 pada 2020.

Meski demikian, Hassett membantah tuduhan bahwa tarif tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memaksa Federal Reserve menurunkan suku bunga dengan sengaja merusak pasar keuangan.

“Tidak ada paksaan politik terhadap bank sentral,” tegasnya meskipun Trump sebelumnya mengunggah video di Truth Social yang menyebut tarif sebagai alat untuk memengaruhi suku bunga.