Anwar Ibrahim Telpon Para Pemimpin Negara ASEAN Salah Satunya Prabowo, Respons Langkah Tarif Trump

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN lainnya berkomunikasi untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Adapun hal itu diketahui berdasarkan unggahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my dilihat Suara.com, Sabtu (5/4/2025).

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," kata Anwar.

Ia juga mengatakan, bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada Minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. 

"Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," sambungnya.

Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen dan Thailand 36 persen.

Legislator PKS beri tanggapan

Baca Juga: Kenang Sosok Uskup Emeritus Mgr Petrus Turang, Prabowo: Beliau Selalu Kerja untuk Rakyat Kecil

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Indonesia harus merespons kebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump, dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur.

Menurutnya, Indonesia tak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional. Sebagai gantinya, ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.

“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” kata Kholid kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ia menyoroti dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Dengan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang utama dan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai USD 16,8 miliar, kebijakan ini bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.

“Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” ungkapnya.

Selain dampak perdagangan langsung, Kholid juga mengingatkan bahwa perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.

Sebagai langkah konkret, Kholid mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” pungkasnya.