"Ketika orang tak lagi bisa belanja seperti biasa, permintaan akan turun, dan itu berarti pekerjaan pun akan ikut menghilang," ujar Summers dengan nada prihatin.
Pandangan ini menyoroti dilema besar yang dihadapi kebijakan ekonomi proteksionis—yaitu potensi keuntungan jangka pendek bagi sektor tertentu yang dibayar mahal dengan risiko kerugian luas bagi ekonomi nasional secara keseluruhan.
Muncul Aksi Penolakan Kebijakan Trump
Ribuan orang pada Sabtu (5/4) berkumpul di pusat kota untuk memprotes perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Elon Musk terhadap pemerintah federal negara itu.
Aksi tersebut merupakan bagian dari kampanye "Hands Off", yang memobilisasi lebih dari 1.200 peserta aksi unjuk rasa di semua negara bagian AS, yang berjumlah 50 negara bagian, maupun kota-kota di luar negeri, seperti di Kanada, Meksiko, dan beberapa wilayah di Eropa.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Pershing Square, mengecam apa yang mereka sebut sebagai "serangan terhadap keluarga, pekerjaan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial" oleh pemerintahan Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE), yakni departemen baru yang dikepalai oleh Musk dan bertujuan untuk merampingkan badan-badan federal.
"Hanya kekuatan rakyat yang dapat menghentikan mereka sekarang," kata Brad K. dari Altadena kepada Xinhua dalam unjuk rasa tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Besok Prabowo Umumkan Sikap RI Soal Tarif Impor Trump
-
Samsung Pede Tarif Impor Donald Trump Tak Pengaruhi Produknya
-
DPR Akui Kekosongan Dubes Indonesia di AS Berdampak, Tapi Soal Tarif Menteri yang Harus Negosiasi
-
Cegah Situasi Perang Dagang Gegara Tarif Trump Berujung PHK, Waka DPR Kasih Usulan Begini
-
Trump Bujuk Vietnam, India, Israel Soal Tarif Impor, Cari Jalan Tengah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo