CEK FAKTA: Budi Arie Kembalikan Dana Haji yang Dipakai buat Bangun IKN

Suara.com - Beredar narasi yang menyebut bahwa Menteri Budi Arie Setiadi akan mengembalikan dana haji yang digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam bentuk tunjangan hari raya (THR).

Narasi itu bermula dari unggahan Akun Twitter (X) ebe_ganzo pada Senin (17/3/2025) dengan mengunggah gambar yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel dari CNN Indonesia.

Postingan tersebut disertai narasi:

"Benarkah Dana Haji yg dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun."

Lantas benarkah Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai IKN?

PENJELASAN:

Berdasarkan penelusuran dengan memasukkan kata kunci "Budi Arie akan kembalikan dana haji yang dipakai IKN dalam bentuk THR" ke mesin pencari Google.

Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Penelusuran juga dilakukan lebih lanjut dengan cara memasukkan gambar tangkapan layar lewat Google Lens.

Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Susun RUU Penjarakan Pejabat yang Hina Rakyat

Ditemukan bahwa CNN Indonesia menggunakan dan membagikan foto yang sama di berbagai pemberitaan, salah satunya unggahan Sabtu, (15/3/2025) berjudul "210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa Merah Putih".

Waktu pengunggahan berita tersebut sama dengan konten yang disebarkan akun Twitter (X) “ebe_ganzo”.

Dengan demikian, konten berupa tangkapan layar yang diunggah ebe_ganzo di media sosial Twitter merupakan hasil suntingan dari artikel milik CNN Indonesia.

Unggahan berisi narasi "Budi Arie akan kembalikan dana haji yang dipakai IKN dalam bentuk THR" merupakan merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Selain itu, tidak benar juga narasi yang menyebut jika pembangunan IKN menggunakan dana haji.

Danantara diharapkan bantu pembangunan IKN

Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono berharap Badan Pengelola Investasi Danantara dapat membantu pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kalau dari saya, karena Danantara memang kalau saya baca tujuannya untuk melakukan investasi dari dividen-dividen yang ada. Saya harapkan dicuilkan sedikit untuk (pembangunan) IKN," ujar Basuki dikutip dari Antara belum lama ini.

Dia juga berharap kehadiran Danantara melalui program-programnya dapat membantu IKN di Kalimantan Timur.

"Mudah-mudahan IKN juga kecipratan dari program Danantara, itu harapannya," katanya pula.

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, Presiden Prabowo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia itu, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Presiden mengatakan dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Anggaran pembangunan IKN tak dipangkas

Selain itu, Basuki memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini tidak dipangkas. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk OIKN tahun ini tetap Rp6,3 triliun, sebagaimana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo, ditambah Rp8,1 triliun.

"Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun," ujarnya.

Kebijakan penghematan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut berdampak kepada anggaran OIKN tahun ini.

Rencana pemangkasan itu semula mencapai Rp4,8 triliun. Namun, setelah rapat hari ini, Basuki memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini batal dipangkas. (Antara)