"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin," ungkapnya.
Ultimatum Pramono
Ia juga mengultimatum siapapun di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak ikut campur dan berupaya menghalangi proses hukum itu.
"Dan minta untuk, nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," kata Pramono.
"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," tambahnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta kejadian gangguan layanan perbankan tak terjadi lagi. Apalagi peristiwa serupa sudah terjadi tiga kali.
"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Nggak boleh lagi ada kejadian keempat," katanya.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, menjelaskan alasan dilakukannya pemeliharaan sistem alias maintenance saat masa lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu.
Maintenance ini berujung pada keluhan para nasabah karena tak bisa menggunakan beberapa layanan Bank DKI.
Baca Juga: Kecewa dengan Bank DKI, Ketua DPRD DKI: Tapi Jangan Sampai Kosongkan Rekening
Agus mengatakan, pemeliharaan ini bukan bersifat reguler yang dilakukan tiap jangka waktu tertentu. Ada kesalahan pada sistem yang menjadikan maintenance rutin otomatis dijalankan.
"Aktivasi sistem itu terjadi otomatis. Jadi, ini bukan pemeliharaan reguler. Karena kemudian terjadi aktivasi sistem secara otomatis untuk alasan keamanan," ujar Agus di Kantor Pusat Bank DKI, Selasa (8/4/2025).
Karena sifatnya mendadak, Agus menyebut nasabah tidak mendapatkan pemberitahuan lebih dulu.
Imbasnya, para nasabah mengeluhkan layanan yang tak bisa digunakan seperti transfer antar bank dan transaksi menggunakan QRIS.
"Sehingga, tentunya belum ada pengumuman sebelumnya. Namun, kami telah menyampaikan informasi ini sesudah itu terjadi melalui kanal-kanal resmi Bank DKI," ucapnya.
Meski demikian, Agus membantah adanya serangan siber yang memicu maintenance ini aktif secara otomatis. Ia menyebut hal ini dikarenakan adanya kesalahan pada sistem yang memaksa maintenance demi pengamanan.
"Jadi, karena ada otomasi itu, kemudian sistem harus dimatikan untuk melakukan keamanan, untuk pemeliharaan. Saya kira itu. Justru, ini sistem kita kuat karena kondisinya bisa berjalan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK