Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang menyatakan tetap berada di luar pemerintahan meski telah ditemui oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
"Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDIP, Bu Mega khususnya menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Ia mengatakan, dengan begitu juga azas DPR sebagai pengawas eksekutif atau pemerintah bisa berjalan.
"Kita bisa kembali kepada asas yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR," katanya.
Di sisi lain, kata dia, silaturahmi memang bagus dilakukan apalagi antar sesama tokoh bangsa.
"Silaturahmi bagus, apalagi lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang," ujarnya.
Terlebih juga Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang tak mudah. Untuk itu, kata dia, pertemuan antar tokoh bangsa penting dilakukan.
"Kita hadapi tantangan berat lho, bukan cuma Donald Trump yang kita di politik internasional gini, we live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu. Cina sama Amerika, karena Amerika-nya ada going crazy, jadi berbahaya. Belum climate change," ungkapnya.
"Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak dialami kita, dan kita ini sekarang ini masuk tahun ke-70 konferensi Asia-Afrika ini. Kita para parlemen akan memperingati," sambungnya.
Baca Juga: Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, jika PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan meski Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (masih berada di luar pemerintahan)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Ia mengatakan, memang PDIP bisa digunkan untuk memperkuat pemerintahan. Akan tetapi menurutnya posisi PDIP tetap berada di luar koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Megawati berharap agar Prabowo bisa efektif dalam menjalankan masa kepemimpinannya sebagai presiden.
"Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo dan Megawati Sudah Bertemu, PDIP Bakal Gabung KIM? Zulhas: Kita Ikut Pemimpin Aja
-
Sudah Lama Kirim Surat ke Gedung Putih Minta Ketemu Donald Trump, Prabowo Mau Negosiasi soal Tarif?
-
Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump?
-
Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi
-
Sejarah Terukir: Prabowo Beri Pidato di Depan Parlemen Turki, Apa yang Dibahas?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran