Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang menyatakan tetap berada di luar pemerintahan meski telah ditemui oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
"Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDIP, Bu Mega khususnya menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Ia mengatakan, dengan begitu juga azas DPR sebagai pengawas eksekutif atau pemerintah bisa berjalan.
"Kita bisa kembali kepada asas yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR," katanya.
Di sisi lain, kata dia, silaturahmi memang bagus dilakukan apalagi antar sesama tokoh bangsa.
"Silaturahmi bagus, apalagi lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang," ujarnya.
Terlebih juga Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang tak mudah. Untuk itu, kata dia, pertemuan antar tokoh bangsa penting dilakukan.
"Kita hadapi tantangan berat lho, bukan cuma Donald Trump yang kita di politik internasional gini, we live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu. Cina sama Amerika, karena Amerika-nya ada going crazy, jadi berbahaya. Belum climate change," ungkapnya.
"Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak dialami kita, dan kita ini sekarang ini masuk tahun ke-70 konferensi Asia-Afrika ini. Kita para parlemen akan memperingati," sambungnya.
Baca Juga: Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, jika PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan meski Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (masih berada di luar pemerintahan)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Ia mengatakan, memang PDIP bisa digunkan untuk memperkuat pemerintahan. Akan tetapi menurutnya posisi PDIP tetap berada di luar koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Megawati berharap agar Prabowo bisa efektif dalam menjalankan masa kepemimpinannya sebagai presiden.
"Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo dan Megawati Sudah Bertemu, PDIP Bakal Gabung KIM? Zulhas: Kita Ikut Pemimpin Aja
-
Sudah Lama Kirim Surat ke Gedung Putih Minta Ketemu Donald Trump, Prabowo Mau Negosiasi soal Tarif?
-
Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump?
-
Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi
-
Sejarah Terukir: Prabowo Beri Pidato di Depan Parlemen Turki, Apa yang Dibahas?
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua