Suara.com - Analis politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM perlu mengintegrasikan empat pola pikir strategis dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah tersebut penting digunakan KDM agar kebijakan yang dihasilkan tetap responsif dan efektif.
Kristian menilai positif gaya kepemimpinan KDM yang gemar terjun ke masyarakat untuk menampung masalah.
Namun ia menggarisbawahi proses pengambilan keputusan yang seringkali diambil KDM hanya sebatas cepat tanpa pertimbangan matang.
"Hal ini acap kali mendatangkan konsekuensi yang kurang efektif," kata Kristian dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (12/4/2024).
Kristian lantas mencontohkan beberapa masalah yang timbul akibat proses pengambilan keputusan yang terlalu cepat diambil KDM.
Pertama penumpukan anteran pembayar pajak di Samsat hingga menimbulkan kemacetan akibat kebijakan pemutihan pajak.
Lalu jembatan yang kembali amblas di Bailey, Karawang karena keputusan pengerjaan dilakukan hanya dalam dua pekan.
Serta, distribusi santunan Idulfitri untuk supir angkot di Bogor yang realisasinya tidak sesuai jumlah yang dijanjikan.
Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi Contek Gaya Prabowo, Sapa Warga Cianjur dari Atas Kap Mobil
Menurut Kristian, pendekatan turun ke lapangan tetap penting. Tapi juga perlu dilengkapi dengan kerangka berpikir yang lebih komprehensif.
"Kendala-kendala seperti ini semestinya tidak perlu membuat KDM surut untuk tetap terjun ke lapangan. Namun demikian, KDM bisa memetik hikmah," katanya.
Adopsi 4 Pola Pikir
Agar keputusan yang diambil lebih efektif, Kristian menyarankan KDM dan kepala daerah lain mengadopsi empat pola pikir.
Merujuk artikel IBM Center for the Business of Government yang terbit 7 April 2025, Kristian menyebut keempat pola pikir itu meliputi; expert thinking, critical thinking, strategic thinking, dan system thinking.
"Sntesis dari keempat jenis pola pikir tersebut dapat membantu KDM dan Kepala daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang dihasilkan tanpa harus mengorbankan pola interaksi langsung dengan masyarakat," ujar Kristian.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum