Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan dua program prioritas utama Kementerian Kehutanan atau Kemenhut.
Dua program perioritas itu dipaparkan Raja Antoni kepada duta besar dan seluruh mitra Kementerian Kehutanan di tengah acara halal bihalal pada Jumat, 11 April 2025.
Raja Antoni awalnya menjelaskan acara halal bihalal yang digelar bukan sekadar perayaan. Tetapi tentang refleksi dan menjalin hubungan kembali bersama mitra kerja sebagai komunitas yang berkomitmen untuk menjaga hutan dan masa depan bumi.
"Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti dan berbagi beberapa prioritas utama Kementerian Kehutanan pada periode saat ini, yang mana kami percaya kolaborasi yang lebih kuat akan sangat penting," jelas Raja Antoni dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (12/4/2025).
Raja Antoni lalu menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini tengah fokus menerapkan multi usaha kehutanan.
Hal itu diklaim bertujuan untuk membuka potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, guna memberdayakan masyarakat hutan hingga meningkatkan ekonomi lokal.
"Pendekatan ini adalah tentang bergerak melampaui praktik kehutanan tradisional untuk membuka potensi penuh kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestry, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati nilai-nilai sosial," ungkapnya.
Dalam pelaksanaan, Raja Antoni mengaku telah membentuk tim kerja untuk mempercepat penerapan kehutanan multi bisnis regeneratif tersebut.
Kepada duta besar dan mitra Kementerian Kehutanan yang hadir, Raja Antoni mengharapkan dukungan dari mereka dalam peningkatan kapasitas, akses pasar, inovasi hingga investasi.
Baca Juga: Kemenhut dan Kemnaker Teken MoU Perluas Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Petani Hutan
"Keterlibatan Anda dapat membantu kami memastikan bahwa kehutanan multi-bisnis bersifat inklusif dan layak secara ekonomi," tuturnya.
Selain itu, Raja Antoni menyebut Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat.
Hal itu diklaim Raja Antoni sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemerintah terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.
"Hutan bukan sekadar ekosistem, tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia. Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dua program prioritas Kementerian Kehutanan itu menurut Raja Antoni sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global.
"Kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri, dan itulah sebabnya hari ini, melalui Halal Bihalal ini, kami tidak hanya memperbarui ikatan pribadi, tetapi juga ikatan profesional kami," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
-
Kejagung Rampungkan Penggeledahan di Enam Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi MBG
-
Hadiri Perayaan Ulang Tahun Raja Charles III, Mendagri Tito Apresiasi Kemitraan Indonesia - Inggris