Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (15/4).
Ia menegaskan bahwa menteri-menteri berkonsolidasi dengan Prabowo untuk membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Bahlil menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan oleh para menteri hanya kepada Prabowo dan tidak ke pihak lainnya, termasuk Joko Widodo yang ditemui pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” kata Bahlil, yang kala itu turut menemui Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.
Beberapa menteri yang hadir, selain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak dipolitisasi.
Lebih lanjut Jazilul juga menepis isu soal munculnya matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak diperbolehkan oleh konstitusi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak dipolitisasi.
"Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal," kata Jazilul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4).
Jazilul juga mengajak publik untuk memandang kegiatan silaturahmi tersebut secara positif.
"Karena sekarang ini media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok," ujarnya.
Berita Terkait
-
Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
-
Utus Wakil Perdana Menteri, Rusia Minta Prabowo Hadiri 2 Acara Penting Ini
-
Klaim Punya Dokumen, UGM Siap Beberkan Bukti Akademik Jokowi di Pengadilan
-
Pendidikan dan Karier Yakup Hasibuan, Jadi Tim Kuasa Hukum Jokowi
-
Padahal Sudah di Meja Presiden, Ini Alasan Prabowo Belum Juga Teken UU TNI
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua