Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menegaskan, jika Presiden RI itu hanya satu yaitu Prabowo Subianto. Ia menegaskan tak ada istilah matahari kembar.
Hal itu ditegaskan Adies Kadir usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ketujuh RI Jokowi sebagai bos.
"Matahari kembar apa? kan ga mungkin, karena presiden kita satu, jelas. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Ia mengatakan, kalau ada menteri Prabowo melakukan silaturahmi lebaran halal bihalal itu merupakan hal yang lumrah.
"Apabila orang, menteri, silaturahmi dalam rangka halal-bilhalal setelah idul fitri, saling bermaaf-maafan, itu kan biasa," katanya.
"Jangan kan ke Pak Jokowi, menteri-menteri juga pasti datang ke Pak SBY, Ada yang juga ke Ibu Mega, mantan-mantan presiden. Kan datang semua mereka," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia hanya ada Presiden dan Wakil Presiden.
"Kita kan sudah jelas sistem pemerintahan ya, jadi Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu. Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar," ujarnya.
Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, kalau itu terjadi justru akan membingungkan pemerintah sendiri.
Baca Juga: Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung
Hal itu ditegaskan Ganjar usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ketujuh RI Jokowi sebagai bos.
"Oh iya gak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," kata Ganjar ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.
Sementara itu soal adanya sejumlah menteri Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai bosnya, Ganjar hanya memberikan respons santai.
"Kan mereka dulu menterinya," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo pasti ada beberapa nama hasil rekomendasi Jokowi.
"Tapi kan dia pasti dapat rekomendasi dari dia," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung
-
Golkar Bicara Kemungkinan Beri Sanksi ke Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
Soal Isu Bahlil Naik Jet Pribadi, HIPMI: Bukan Hal yang Luar Biasa
-
Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM