Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menegaskan, jika Presiden RI itu hanya satu yaitu Prabowo Subianto. Ia menegaskan tak ada istilah matahari kembar.
Hal itu ditegaskan Adies Kadir usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ketujuh RI Jokowi sebagai bos.
"Matahari kembar apa? kan ga mungkin, karena presiden kita satu, jelas. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Ia mengatakan, kalau ada menteri Prabowo melakukan silaturahmi lebaran halal bihalal itu merupakan hal yang lumrah.
"Apabila orang, menteri, silaturahmi dalam rangka halal-bilhalal setelah idul fitri, saling bermaaf-maafan, itu kan biasa," katanya.
"Jangan kan ke Pak Jokowi, menteri-menteri juga pasti datang ke Pak SBY, Ada yang juga ke Ibu Mega, mantan-mantan presiden. Kan datang semua mereka," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia hanya ada Presiden dan Wakil Presiden.
"Kita kan sudah jelas sistem pemerintahan ya, jadi Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu. Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar," ujarnya.
Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, kalau itu terjadi justru akan membingungkan pemerintah sendiri.
Baca Juga: Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung
Hal itu ditegaskan Ganjar usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ketujuh RI Jokowi sebagai bos.
"Oh iya gak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," kata Ganjar ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.
Sementara itu soal adanya sejumlah menteri Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai bosnya, Ganjar hanya memberikan respons santai.
"Kan mereka dulu menterinya," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo pasti ada beberapa nama hasil rekomendasi Jokowi.
"Tapi kan dia pasti dapat rekomendasi dari dia," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung
-
Golkar Bicara Kemungkinan Beri Sanksi ke Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
Soal Isu Bahlil Naik Jet Pribadi, HIPMI: Bukan Hal yang Luar Biasa
-
Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri