IESR Sebut Solusi Energi Prabowo Berisiko Tambah Beban Fiskal: Sawit Mahal!

Suara.com - Ketegangan geopolitik global pasca-serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu berdampak nyata pada meroketnya harga minyak dunia.

Merespons situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras akibat impor bahan bakar minyak (BBM).

"Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit," ujar Prabowo dalam pidato penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan energi melalui teknologi gasifikasi batu bara, bahan bakar sintetis, hingga pemanfaatan limbah pertanian.

Namun, ambisi pemerintah yang berfokus pada kemandirian ini mendapatkan catatan kritis dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Melalui sebuah keterangan tertulis, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai usulan tersebut belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan.

Menurut Deon, krisis saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan Indonesia pada komoditas yang harganya sangat volatil di pasar global. Memindahkan ketergantungan ke sawit dan batu bara dinilai bukan solusi jangka panjang.

"Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi," tegas Deon, Rabu (20/5/26).

Bagi IESR, akar masalahnya terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dan komoditas komersial. Kelapa sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang terpapar risiko serupa dengan BBM. Jika alternatif yang dipilih memiliki biaya produksi yang lebih tinggi, anggaran negara justru akan tertekan oleh beban subsidi baru.

Sebagai jalan keluar yang lebih aman, IESR mendorong pemerintah untuk fokus pada langkah sistematis meningkatkan bauran energi terbarukan. Langkah ini perlu dibarengi dengan efisiensi energi melalui elektrifikasi, baik pada sektor transportasi melalui kendaraan listrik, maupun pada kebutuhan industri dan rumah tangga.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Prabowo Pidato Perdana soal Ekonomi di Rapat Paripurna DPR

Penulis: Vicka Rumanti