Gerindra Akui Pentingnya Dukungan PDIP ke Prabowo, Tapi Tak Harus Koalisi

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya memandang penting adanya dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Meski demikian, dia menginsyafi bahwa mendukung pemerintahan tak harus melulu bergabung dalam koalisi.

"Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dia menyebut bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengambil posisi di luar koalisi sedianya telah didapati pihaknya menjelang Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Memang seperti yang sudah ditegaskan beberapa kali, misalnya menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, PDIP adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah, tanpa harus masuk dalam koalisi," kata dia.

Sebelumnya (9/4), Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.

Baca Juga: Istana Respons Peluang PDIP Gabung Kabinet Usai Prabowo-Megawati Bertemu

Adapun, Megawati menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.

Pertemuan Prabowo-Megawati Baik untuk Bangsa

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, apabila terjadi adalah hal yang baik untuk bangsa.

"Saya kira jika nanti terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin, saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita," kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

"Saya belum tahu tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati, Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua beliau," ujarnya.

Muzani menegaskan pertemuan antara keduanya tentu akan membawa dampak positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, karena pengalaman Megawati saat menempati kursi presiden adalah bekal berharga bagi Presiden Prabowo.

"Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar," tuturnya.

Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.